Mengherankan! 123 Motor Dinas Pemkab Kuningan Hilang, Termasuk 2 Motor Trail Bupati

- Penulis

Senin, 4 Mei 2026 - 07:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KUNINGAN –KOMPAS1.ID
Sebuah kabar mengejutkan dan memprihatinkan tengah viral di media massa. Sebanyak 123 unit motor dinas berplat merah milik Pemerintah Kabupaten Kuningan dilaporkan hilang atau tidak dapat ditemukan fisiknya. Jumlah tersebut termasuk dua unit motor trail yang sebelumnya diperuntukkan bagi Bupati dan Wakil Bupati periode sebelumnya.

Kasus ini terungkap saat dilakukan proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari total data kendaraan dinas yang tercatat berjumlah 824 unit, hanya 701 unit yang berhasil dihadirkan atau ditunjukkan fisiknya. Artinya, terdapat selisih hingga 123 unit yang tidak diketahui keberadaannya.

Motor-motor tersebut sebelumnya didistribusikan dan dipinjam-pakaikan kepada berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga desa, serta SKPD tertentu seperti Diskanak, Bapenda, dan Disdukcapil.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kondisi ini menuai kritik dan rasa prihatin dari masyarakat. Salah satu warga, Dian, menilai bahwa kehilangan aset negara dalam jumlah besar ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab dan pengawasan.

Baca Juga:  Dirut Bulog: Stok beras 57.837 lima puluh tujuh juta ton bukti swasembada bukan rekayasa 23 April 2026 16:26 WIB

“Saya prihatin sekali. Motor dinas itu bukan motor milik orang tua yang bisa dipakai seenaknya, tidak diurus pajaknya, bahkan sampai hilang tanpa tanggung jawab,” ujarnya.

Menurutnya, jika administrasi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berjalan baik, maka pasti ada data jelas mengenai siapa yang memegang dan menggunakan kendaraan tersebut.

Ia menyarankan agar BPKAD selaku pengelola aset daerah harus bekerja keras menelusuri nasib motor-motor tersebut hingga jelas, dan tidak boleh hanya melempar tanggung jawab ke OPD selaku pemakai.

“OPD itu kan hanya pemakai, bukan pengelola. Kemungkinan hilangnya aset ini akibat kurangnya rasa tanggung jawab pemakai dan lemahnya sistem pengawasan aset daerah,” tegasnya.

Hingga saat ini, masih ditunggu langkah tegas dari pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan hilangnya aset negara tersebut.

JOY

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel kompas1.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Perkuat Keamanan Digital, Diskominfo Tanggamus Bekali Aparatur Hadapi Ancaman Siber
Kontingen NPCI Kabupaten Bandung Dilepas untuk Berlaga di PEPARDA Jawa Barat 2026
JOKOWI HADIRI RAKORDA PSI JABAR, MINTA STRUKTUR PARTAI AKTIF DAN DEKAT DENGAN RAKYAT
Cibadak Culinary Day and Night Meriahkan HJKB ke-216, Bawa Nuansa Nostalgia Era 80–90-an
Apresiasi Lendeng Bikers Indonesia untuk “The Kulture Union” di Laswi Heritage
Mengaku Wartawan Trans TV dari Medan, Empat Oknum Bikin Resah Sekolah di kecamatan Sultan Daulat
Apresiasi Lendeng Bikers Indonesia untuk “The Kulture Union”
Kuasa Hukum Tegaskan Suryadi Sah Terpilih sebagai Kepala Desa Lae Ikan
Berita ini 26 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 03:52 WIB

Perkuat Keamanan Digital, Diskominfo Tanggamus Bekali Aparatur Hadapi Ancaman Siber

Kamis, 12 November 2026 - 03:48 WIB

Kontingen NPCI Kabupaten Bandung Dilepas untuk Berlaga di PEPARDA Jawa Barat 2026

Senin, 28 September 2026 - 01:50 WIB

JOKOWI HADIRI RAKORDA PSI JABAR, MINTA STRUKTUR PARTAI AKTIF DAN DEKAT DENGAN RAKYAT

Sabtu, 26 September 2026 - 12:38 WIB

Cibadak Culinary Day and Night Meriahkan HJKB ke-216, Bawa Nuansa Nostalgia Era 80–90-an

Sabtu, 26 September 2026 - 11:21 WIB

Apresiasi Lendeng Bikers Indonesia untuk “The Kulture Union” di Laswi Heritage

Berita Terbaru