KOMPAS1.ID
Nasib ribuan tenaga honorer di Jawa Barat kini berada di ujung tanduk. Selama dua bulan terakhir, mereka belum menerima gaji, meskipun anggaran sebenarnya sudah tersedia di kas pemerintah daerah.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa kendala utama bukan pada ketersediaan dana, melainkan aturan dari pemerintah pusat yang belum memberikan kejelasan.
Ia menyebut telah mencoba berkomunikasi langsung dengan Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, melalui pesan pribadi. Namun hingga kini, belum ada jawaban yang diterima.
Situasi ini membuat pemerintah daerah berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, mereka ingin segera membayarkan hak para honorer, namun di sisi lain harus berhati-hati agar tidak melanggar regulasi yang berlaku.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menyebut jumlah honorer yang terdampak mencapai 3.823 orang. Mereka tetap bekerja di sekolah meski belum menerima upah selama dua bulan.
Aturan dari Kementerian PAN-RB terkait larangan pengalokasian anggaran untuk tenaga honorer pasca seleksi PPPK menjadi penyebab utama kebuntuan ini. Kini, harapan para honorer hanya bergantung pada keputusan pusat yang belum juga turun. ***
