JAKARTA,- KOMPAS1.id || 20 April 2026 — Langit khatulistiwa tak lagi sekadar jalur lalu lintas udara; ia menjelma menjadi arena baru tarik-menarik kekuatan global.
Permintaan blanket overflight clearance oleh militer Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia kini memicu gelombang reaksi keras dari Beijing, menandai babak baru ketegangan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.
Melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Guo Jiakun, pemerintah Tiongkok melontarkan peringatan tegas.
Beijing menilai izin menyeluruh tersebut bukan sekadar persoalan teknis penerbangan, melainkan preseden strategis yang berpotensi menggerus prinsip dasar kawasan yakni Asia Tenggara sebagai zona damai, netral, dan bebas dari dominasi kekuatan militer eksternal.
Dalam pandangan mereka, langkah ini bisa berbenturan dengan semangat Piagam ASEAN yang menekankan stabilitas dan keseimbangan regional.
Bagi Indonesia, situasi ini bukan sekadar keputusan administratif, melainkan ujian diplomasi tingkat tinggi.
Di satu sisi, kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat membuka peluang modernisasi alutsista dan peningkatan kapasitas pertahanan udara.
Namun di sisi lain, hubungan ekonomi dan stabilitas kawasan bersama Tiongkok menuntut kehati-hatian ekstra agar tidak memicu ketegangan yang lebih luas.
Di titik inilah prinsip “Bebas Aktif” diuji dalam bentuk paling konkret.
Apakah Indonesia akan mempertegas kedaulatan dirgantara dengan membatasi kehadiran militer asing, atau justru mengakomodasi dinamika baru sebagai bagian dari realitas geopolitik Indo-Pasifik?
Satu hal tak terbantahkan: keputusan yang diambil di meja perundingan hari ini bukan hanya soal izin melintas, melainkan penentu arah kedaulatan udara Indonesia dan posisinya dalam peta kekuatan global untuk satu dekade ke depan.
Bob Hariawan, Kabiro Kota Bandung
