Kompas1.id
Pemerintah resmi mengakhiri era pajak nol persen untuk kendaraan listrik di Indonesia. Memasuki April 2026, kebijakan insentif yang sebelumnya membuat pajak mobil dan motor listrik nyaris Rp 0 mulai mengalami perubahan signifikan.
Langkah ini merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan fiskal sekaligus strategi pemerintah untuk mendorong kemandirian industri otomotif nasional.
Insentif Pajak Dicabut, Tarif Kembali Bertahap
Sejak awal 2026, berbagai insentif pajak untuk kendaraan listrik mulai dihentikan, terutama yang berkaitan dengan:
Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP)
Insentif impor mobil listrik utuh (CBU)
Sejumlah keringanan pajak lainnya
Sebelumnya, konsumen hanya membayar PPN sekitar 1–2 persen berkat subsidi pemerintah. Namun kini, tarif PPN kembali normal mengikuti kebijakan nasional yang mencapai sekitar 12 persen.
Selain itu, kendaraan listrik impor yang sebelumnya mendapat berbagai pembebasan pajak kini dikenakan tarif normal seperti bea masuk, PPN, dan PPnBM.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pajak Kendaraan Tak Lagi Nol
Dengan berakhirnya berbagai insentif tersebut, pajak kendaraan listrik—baik mobil maupun motor—tidak lagi nol rupiah seperti sebelumnya.
Meski demikian, pemerintah masih mempertahankan beberapa bentuk keringanan, seperti:
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil listrik tetap 0% dalam skema kendaraan rendah emisi (LCEV)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di sejumlah daerah masih lebih rendah dibanding kendaraan konvensional
Dukungan non-fiskal seperti bebas ganjil-genap di kota tertentu
Artinya, kendaraan listrik tetap mendapatkan insentif, namun tidak sebesar sebelumnya.
Dampak: Harga Kendaraan Listrik Naik
Berakhirnya insentif berdampak langsung pada harga jual kendaraan listrik di pasar. Sejak Januari 2026 saja, harga mobil listrik dilaporkan sudah mengalami kenaikan sekitar 10–11 persen.
Kenaikan ini dipicu oleh:
Normalisasi pajak
Berakhirnya subsidi pemerintah
Penyesuaian harga dari produsen
Fokus Pemerintah Beralih ke Produksi Lokal
Pemerintah kini mengalihkan fokus dari subsidi konsumen ke penguatan industri dalam negeri. Produsen mobil listrik diwajibkan membangun atau meningkatkan produksi di Indonesia dengan memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Jika tidak memenuhi syarat tersebut, produsen harus menghadapi beban pajak yang lebih tinggi.
Per April 2026, pajak kendaraan listrik di Indonesia tidak lagi nol rupiah akibat berakhirnya berbagai insentif. Meski masih mendapatkan beberapa keringanan, konsumen kini harus membayar pajak lebih besar dibanding tahun sebelumnya.
Kebijakan ini menandai pergeseran dari fase “subsidi besar-besaran” menuju fase industri yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Pemerintah berharap, langkah ini tetap menjaga pertumbuhan kendaraan listrik sekaligus memperkuat produksi dalam negeri.Jurnalis Joepin
