kompqs1.id
Transparansi dan akurasi data bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi utama dari kepercayaan publik terhadap pemerintah. Namun, pemandangan yang tersaji dalam rapat dengar pendapat di parlemen baru-baru ini menyisakan tanda tanya besar mengenai sejauh mana profesionalisme pengelolaan anggaran di tubuh Kementerian Pariwisata kita saat ini
Kejadian bermula ketika selisih angka anggaran menjadi sorotan tajam para anggota dewan. Alih-alih mendapatkan jawaban yang presisi, publik justru disuguhkan dengan kegamangan koordinasi antarpejabat terkait. Istilah “sekitar” yang terlontar dalam penyebutan angka miliaran rupiah tentu bukan hal yang lazim, apalagi elegan, dalam sebuah forum resmi yang membahas uang rakyat.
Ketidaksinkronan data antara paparan tertulis dengan penjelasan lisan, ditambah lagi status anggaran yang disebut masih
“terblokir” namun tercantum sebagai dana “siap guna”, menunjukkan adanya celah komunikasi internal yang cukup lebar. Dalam tata kelola pemerintahan yang modern, presisi adalah harga mati. Satu digit kesalahan bukan hanya soal angka di atas kertas, melainkan soal nasib program-program strategis yang seharusnya memajukan sektor pariwisata nasional.
Publik kini menanti, apakah insiden ini akan menjadi bahan evaluasi serius bagi jajaran kementerian untuk berbenah,
ataukah hanya akan dianggap sebagai angin lalu dalam birokrasi? Pariwisata Indonesia sedang berjuang untuk bangkit dan bersaing di kancah global; perjuangan tersebut tentu membutuhkan nakhoda yang tidak hanya visioner, tetapi juga disiplin dalam hal manajerial dan akuntabilitas.
Sudah saatnya setiap sen anggaran dikelola dengan ketelitian tinggi. Karena pada akhirnya, kualitas sebuah kebijakan tercermin dari seberapa rapi dan jujur data yang disajikan di meja parlemen. Jangan sampai ketidakjelasan angka-angka ini justru mengaburkan potensi besar pariwisata yang sedang kita bangun bersama.
Bob Hariawan Kabiro Kota Bandung
