Aceh Singkil kompas1.id –
Upaya mediasi antara Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka (Gemuka) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil di ruang rapat Sekretariat Setdakab, pada Rabu (01/04/2026) malam, berakhir dengan kekecewaan dari pihak masyarakat.
Meskipun Bupati Aceh Singkil, H. Safriadi Oyon, SH, menyatakan akan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dana Jaminan Hidup (Jadup) sebesar Rp7 miliar, jawaban tersebut dinilai belum memberikan kepastian konkret bagi warga peserta mediasi.
Koordinator Umum Gemuka, Rasuludin, secara tegas mendesak agar Pemerintah Daerah tidak sekadar memberikan janji lisan.
Ia meminta Bupati mengeluarkan jaminan resmi berupa Surat Edaran (SE) atau dokumen tertulis yang menyatakan akan dilakukan pendataan ulang secara transparan.
”Kami meminta Pemerintah Daerah, melalui Bupati, memberikan jaminan nyata.
Harus ada semacam Surat Edaran bahwa akan diadakan pendataan ulang agar masyarakat memiliki kepastian hukum,” ujar Rasuludin dalam forum tersebut.
Namun, hingga pertemuan berakhir pada pukul 20.45 WIB, aspirasi mengenai jaminan tertulis tersebut tidak diakomodir oleh pihak Pemkab.
Hal ini memicu rasa kurang puas dan kekecewaan mendalam dari delegasi Gemuka.
Buyung Sanang, Koordinator Gemuka lainnya, sebelumnya juga telah mempertanyakan kriteria penerima yang selama ini terkesan tertutup.
Meski Kadis Sosial berdalih bahwa data tersebut datang dari pusat dan sudah di-SK-kan oleh Bupati serta ditandatangani Forkopimda (Kapolres, Dandim, dan Kajari), masyarakat tetap merasa ada ketidakadilan dalam proses penetapan nama penerima.
Bupati Safriadi mengakui adanya ganjalan aturan Kemensos yang mensyaratkan penerima Jadup harus tinggal di Huntara atau Huntab. Kondisi ini membuat dana Rp7 miliar yang sudah tersedia terancam tidak bisa dicairkan untuk warga Aceh Singkil.
”Sangat disayangkan jika dana ini tidak bisa dinikmati masyarakat.
Kami akan koordinasi ke pusat untuk pendataan tahap II,” kata Bupati.
Namun bagi Gemuka, tanpa adanya jaminan pendataan ulang di tingkat daerah, langkah koordinasi ke pusat dianggap belum menyentuh akar persoalan data yang carut-marut di lapangan.
Reporter Sabri
