Bupati Dinilai Menonton Kan Kebodohan di Hadapan Masyarakat

Aceh Singkil Kompas1.id
– Koordinator Lapangan FORMAT (Forum Masyarakat Menggugat), Budi Harjo, melontarkan kritik keras terhadap sikap dan pernyataan Bupati yang dinilai tidak mampu menjawab substansi persoalan yang disampaikan masyarakat dalam aksi.
‎
‎Menurut Budi Harjo, jawaban yang disampaikan Bupati justru menunjukkan ketidakmampuan memahami persoalan yang dipertanyakan publik. Ia menilai, alih-alih memberikan penjelasan yang jelas dan solutif, Bupati justru memperlihatkan kebingungan yang mencerminkan lemahnya kapasitas kepemimpinan.
‎“Di hadapan masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi secara terbuka, Bupati malah menonton kebodohannya sendiri. Pertanyaan masyarakat sangat jelas, tetapi jawaban yang diberikan justru tidak nyambung dan terkesan menghindar dari substansi persoalan,” tegas Budi Harjo.
‎
‎Ia mengatakan, seorang kepala daerah seharusnya mampu memberikan penjelasan yang tegas, terbuka, dan bertanggung jawab kepada masyarakat, terutama ketika menyangkut kepentingan publik. Namun yang terjadi justru sebaliknya, sehingga menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat yang hadir dalam aksi tersebut.
‎
‎Budi Harjo juga menilai sikap tersebut semakin memperlihatkan bahwa pemerintah daerah tidak siap menghadapi kritik dan pertanyaan masyarakat secara terbuka.
‎“Jangan sampai jabatan Bupati hanya dijadikan simbol kekuasaan, tetapi tidak diiringi dengan kemampuan menjawab persoalan rakyat. Jika setiap pertanyaan masyarakat dijawab dengan kebingungan, maka wajar jika publik menilai kepemimpinan daerah sedang tidak baik-baik saja,” tambahnya.
‎
‎FORMAT menegaskan bahwa aksi yang dilakukan masyarakat merupakan bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pihaknya meminta Bupati untuk lebih serius, terbuka, dan bertanggung jawab dalam memberikan penjelasan kepada publik terkait berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
‎Di akhir pernyataannya, Budi Harjo menegaskan bahwa FORMAT akan terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah daerah agar tetap berada pada jalur kepentingan masyarakat, bukan sekadar menjadi panggung retorika tanpa solusi nyata.
‎
‎Reporter Sabri
‎