Kompas 1.id
Jakarta, 27/02/2026, Aliansi Kelompol Masyarakat Anti Korupsi (AKAMSI) duduki Gedung KPK RI menuntut Tangkap dan Adili Serta Penjarakan Sekertaris Jenderal DPR RI terkait Dugaan Perjalanan Luar Negeri Anggota DPR RI.
Sejak hadirnya DPR RI sampai saat ini, lembaga yang mewakili suara rakyat dari dalam Gedung yang megah itu selalu saja bekerja “Tidak Benar”. Banyak problem yang rakyat yang lebih urgensi, namun mereka membuat aturan yang seakan-akan mementingkan mereka sendiri. Baru-baru ini, menjadi marah semua masyarakat Republik Indonesia. Seorang anggota dewan Parlemen yang masuk ke tempat ternyaman itu melakukan luka yang begitu dalam ke pada rakyat bahkan “Mengkhianati Rakyat Sendiri”. Ujar Salah Satu Orator Lapangan.
Dimana atas persetujuan mereka, dan juga aturan yang di buat mereka bersama Sekjend DPR RI Anggota DPR RI sering keluar melakukan “Kunjungan Kerja Luar Negeri” tanpa output yang jelas atas kepergian mereka ke negara lain.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Agus S, Koordinator Lapangan dari Aliansi Kelompok Masyarakat Anti Korupsi (AKAMSI) menilai ini hanya menjadi pemborosan anggaran Negara, atas partisipasi pajak dan retribusi rakyat terhadap anggaran APBN yang di pakai. “Alokasi Anggaran ini pun, tidak terlalu “Penting” untuk di keluarkan kepada wakil rakyat yang tiap pemilu mengemis suara tapi kerja cuman “Tidur”. Ucap Agung.
Bahkan ini menjadi kesalahan besar negara atas kinerja yang selama ini belum maksimal untuk di jalankan sesuai Undang-Undang 1945. Ini seakan-akan anggota DPR RI melakukan perjalanan atau kunjungan kerja ke Luar Negeri dalam konteks “Pemborosan APBN”. Dimana anggaran itu, bisa saja di peruntukan untuk Pendidikan dan Kesehatan yang selama ini masih jauh dari harapan Masyarakat Indonesia. Masih banyak sekolah yang bocor, rusak bahkan siswa yang rela pergi ke sekolah melewati derasnya air sungai. Ini menjadi catatan besar, dimana peran negara atas kebutuhan dasar pendidikan di Indonesia.
Adapun Tuntutan Aksi Hari ini :
-Meminta Pimpinan DPR RI Konsisten melalui Moratorium Kunjungan Kerja DPR RI.
-Mendesak KPK RI Memanggil Kesekjanan DPR RI Dalam Transparansi dan Evaluasi Kunjungan Luar Negeri DPR RI.
-Mendesak aparat penegak hukum dan pihak berwajib Audit dan Selidiki Aliran Dana Kunjungan Kerja DPR RI.
Agung Koordinator Lapangan Berjanji Menggelar Aksi Unjuk Rasa Jilid II dengan Massa lebih Besar dan akan menduduki Kantor DPR RI.
(Lipsus -Tim).
