Subulussalam kompas 1 id
Subulussalam, Indonesia – Fraksi Rabbani DPRK Subulussalam meminta Ketua DPRK dan Wakil Ketua untuk mempersiapkan laporan asal muasal utang kota Subulussalam. Permintaan ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Rabbani, RDH, dalam sebuah rilis yang diterima pada Jumat (14/2/2026).
RDH menyatakan bahwa Fraksi Rabbani telah bekerja keras dan serius untuk kepentingan masyarakat Kota Subulussalam, terbukti dari beberapa kebijakan yang telah diambil, seperti pembayaran gaji ASN 10 bulan, pembayaran gaji honorer 10 bulan, dan pembayaran gaji petugas Satpol PP 12 bulan.
Fraksi Rabbani juga telah berhasil menurunkan hutang daerah sebesar Rp 43.612.776.847 per 31 Desember 2025. Namun, RDH mempertanyakan mengapa hak interpelasi dan hak angket hanya menitikberatkan pada poin defisit anggaran dan hutang daerah TA 2025, tanpa memperhatikan asal muasal utang tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
RDH meminta Ketua DPRK dan Wakil Ketua untuk menyediakan data dan dokumen perencanaan dan penganggaran sejak TA 2015 hingga TA 2025, agar dapat dilakukan audit investigasi terhadap defisit anggaran dan hutang daerah.
“Apabila data dan dokumen perencanaan dan penganggaran sejak TA 2015 sd TA 2025 tidak disiapkan, maka Fraksi Rabbani akan meminta Walikota dan Wakil Walikota untuk mengajak Ketua DPRK dan Wakil Ketua untuk bersama-sama melaporkan kasus ini kepada BPK RI, Polda Aceh, dan Jampidsus Kejagung RI,” tegas RDH.(Ramona)
