Lampura – Kompas1.id || Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 63 Tahun 2025 pada Selasa, 6 Januari 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Gedung Siger, Kantor Pemerintah Daerah Lampung Utara.
Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut atas revisi Perbup Nomor 50 Tahun 2021 tentang kerja sama perangkat daerah dengan perusahaan pers.
Revisi tersebut bertujuan untuk menyesuaikan mekanisme kemitraan agar lebih profesional, transparan, dan terstandarisasi secara administrasi.
Kegiatan sosialisasi dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kominfo Lampung Utara, Gunaido Uthama, S.IP., M.H., yang hadir mewakili Bupati Lampung Utara. Dalam pemaparannya, Gunaido menjelaskan bahwa perubahan regulasi ini dirancang untuk menciptakan pola kerja sama yang sehat antara pemerintah daerah dan perusahaan pers.
Ia juga memaparkan sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan pers yang ingin menjalin kerja sama dengan Pemkab Lampung Utara. Di antaranya, perusahaan pers harus berbadan hukum resmi, terdaftar dalam e-Katalog LKPP, serta diprioritaskan bagi media yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers.
“Setiap perusahaan pers hanya diperkenankan mendaftarkan satu media sebagai mitra kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gunaido menjelaskan bahwa tahapan pendaftaran dilakukan melalui aplikasi SIKEPLU pada tanggal 7 hingga 11 Januari 2026. Selanjutnya, pengajuan dokumen berkas fisik dijadwalkan pada 12 sampai 18 Januari 2026.
Adapun pengumuman tahap awal akan dilaksanakan pada 24 dan 25 Januari 2026, dilanjutkan dengan masa sanggah pada 26 dan 27 Januari 2026, sebelum pengumuman hasil akhir pada 28 Januari 2026.
“Persyaratan dan mekanisme kerja sama ini dibuat untuk mewujudkan kemitraan yang efektif, profesional, dan terstandarisasi secara administrasi,” tutup Gunaido.*(Deni)*
