MANADO, KOMPAS1.id
-Menjelang pelantikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Sulawesi Utara pada Senin (29/9/2025), suara penolakan kian menguat. Sejumlah pengurus LPM kabupaten/kota mendesak Gubernur Sulawesi Utara menunda pelantikan tersebut. Mereka menilai ada persoalan serius dalam kepengurusan yang dipimpin Emy Maturbongs.
Pelantikan pengurus LPM Provinsi Sulawesi Utara yang dijadwalkan berlangsung di Ruang Sarundajang, Kantor Gubernur Sulut, menuai kritik tajam dari sejumlah pengurus kabupaten/kota. Mereka menilai pelantikan ini berpotensi melanggengkan konflik internal yang selama ini tidak diselesaikan secara transparan.
Menurut mereka, kepemimpinan Emy Maturbongs dinilai tidak sejalan dengan semangat pemberdayaan masyarakat. Pergantian struktur pengurus terpilih dilakukan tanpa sepengetahuan tim formatur. Bahkan, muncul dugaan pemalsuan dokumen yang mencoreng marwah organisasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Robby Supit, salah satu ketua LPM Kota Bitung, menyampaikan kritik keras terhadap kepemimpinan ketua LPM Sulawesi Utara Emy Maturbongs.
“Kami menolak pelantikan yang dipimpin oleh figur yang justru memperlemah demokrasi internal. Emy Maturbongs telah melakukan pergantian struktur secara sepihak dan mengabaikan mekanisme organisasi yang sah. Ini bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi dugaan pelanggaran hukum,” kata Robby Supit di Manado, -Jumat (26/9/2025).
Robby menilai tindakan Emy Maturbongs telah merusak tatanan organisasi LPM yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberdayaan masyarakat.
“Kepemimpinan yang otoriter, manipulatif, dan tidak transparan akan melahirkan organisasi yang rapuh. Jika LPM lahir dengan kondisi seperti ini, bagaimana bisa kita percaya lembaga ini memperjuangkan kepentingan masyarakat? “ujarnya.
“Ia menegaskan, Gubernur Sulawesi Utara harus berani mengambil sikap demi menjaga integritas lembaga.
“Kami mendesak Bapak Gubernur menunda pelantikan ini. LPM harus dibangun di atas kejujuran, transparansi, dan legitimasi, bukan intrik dan manipulasi,” tegasnya.
Sejumlah pengurus LPM kabupaten/kota yang hadir dalam pernyataan bersama itu juga menilai pelantikan ini berisiko menimbulkan gejolak di daerah. Mereka mendesak penyelesaian konflik internal terlebih dahulu sebelum ada langkah pelantikan resmi.
Desakan penundaan pelantikan ini mencerminkan kegelisahan akar rumput atas arah kepemimpinan LPM Sulut. Pelantikan pada Senin mendatang dipandang bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ujian integritas bagi pemerintah provinsi dalam menjaga kredibilitas lembaga masyarakat.
(Noval).
