Kompas1.id
KBB – Seorang lanjut usia (lansia) berinisial Sukra (73), warga Kampung Cileunca RT 01/10, Desa Tenjolaut, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat (KBB), gagal mendapatkan penanganan medis di RSUD Cikalongwetan pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Pasien yang didampingi anaknya, DK (48), datang dengan kelengkapan berkas, yakni rujukan resmi dari Puskesmas Rende serta bukti kontrol dari Dokter Spesialis Mata. Namun sayang, pelayanan justru ditolak di bagian administrasi pendaftaran.
Alasan Penolakan: “Harus Online via JKN Mobile”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Petugas administrasi RSUD Cikalongwetan menyatakan bahwa pasien berobat jalan tidak lagi dilayani jika mendaftar secara manual. Syaratnya wajib melalui aplikasi JKN Mobile.
“Ini ketentuan dari BPJS, bukan ketentuan kami. Kami hanya menjalankan aturan,” ungkap petugas yang melayani pasien saat itu.
Padahal pasien berusia 73 tahun tersebut tidak memiliki ponsel pintar (HP Android) untuk mengunduh aplikasi tersebut.
Fakta Aturan BPJS vs Penerapan di Lapangan
Berdasarkan regulasi resmi BPJS Kesehatan, fakta di lapangan sangat bertolak belakang:
Aturan Resmi BPJS Kesehatan:
1. Aplikasi Mobile JKN bersifat MEMUDAHKAN, bukan syarat wajib mutlak.
2. Cukup membawa KTP / Kartu Indonesia Sehat (KIS) sudah bisa berobat.
3. Fasilitas Kesehatan (Faskes) WAJIB mengecek status kepesertaan via sistem internal (VClaim).
Penerapan di RSUD Cikalongwetan
• JKN Mobile DIWAJIBKAN sebagai satu-satunya cara pendaftaran
• KTP tidak diterima sebagai syarat pendaftaran
• Petugas menolak mengecek dan justru merujuk pasien untuk download aplikasi.
BPJS Kesehatan melalui Care Center 165 dan surat edaran resmi telah berulang kali menegaskan: Tidak ada peraturan yang mewajibkan penggunaan JKN Mobile untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Faskes tetap wajib melayani peserta yang mendaftar secara manual.
Pertanyaan Penting yang Harus Dijawab RSUD Cikalongwetan:
1. Jika bukan kebijakan RSUD, mengapa petugas berani menolak pelayanan pasien lansia?
2. Di mana letak kesalahpahaman ini? Apakah ada instruksi tertulis internal yang salah?
3. Bagaimana nasib warga lanjut usia, warga miskin, dan warga pedesaan yang belum terjangkau teknologi digital? Apakah mereka kehilangan hak pelayanan kesehatannya?
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen RSUD Cikalongwetan, Dinas Kesehatan KBB, dan BPJS Kesehatan Cabang Bandung belum memberikan klarifikasi resmi.
Redaksi Kompas1.Asia memberikan ruang hak jawab dan hak koreksi seluas-luasnya. Berita lanjutan akan kembali diterbitkan setelah ada tanggapan dan klarifikasi resmi dari pihak-pihak terkait.
Langkah yang Bisa Dilakukan Masyarakat Jika Mengalami Hal Serupa:
1. Tetap sampaikan bahwa KTP adalah identitas resmi sesuai ketentuan BPJS
2. Jika ditolak, catat nama petugas, tanggal, dan saksinya
3. Laporkan ke BPJS Care Center: 165 / WhatsApp PANDAWA: 0811-8165-165
4. Sampaikan ke Dinas Kesehatan KBB dan Komisi III DPRD KBB
Redaksi & Tim.
