KOMPAS1.ID
SINTANG, KALBAR — Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) masih menjadi persoalan yang dikeluhkan masyarakat di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Kondisi tersebut terlihat di sejumlah SPBU, dengan kendaraan roda dua maupun roda empat harus mengantre dalam waktu yang cukup lama untuk mendapatkan BBM, khususnya Pertalite.
Situasi ini dinilai semakin menyulitkan masyarakat yang setiap hari bergantung pada BBM untuk bekerja, berdagang, mengangkut barang, maupun menjalankan aktivitas lainnya.
Keluhan mengenai panjangnya antrean bukan persoalan baru. Pada September 2026, sejumlah laporan media juga mencatat masyarakat Sintang harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan Pertalite.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pantauan visual yang diterima memperlihatkan antrean kendaraan yang cukup padat di area SPBU. Kendaraan tampak berbaris panjang hingga memenuhi area antrean. Kondisi tersebut menggambarkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap BBM di tengah persoalan distribusi yang belum sepenuhnya teratasi.
Distribusi Terkendala Kondisi Kemarau
Persoalan distribusi BBM di Sintang disebut turut dipengaruhi kondisi kemarau dan menurunnya debit air sungai. Pemerintah Kabupaten Sintang sebelumnya telah menggelar rapat koordinasi bersama unsur Forkopimda, Hiswana Migas, OPD terkait dan Pertamina untuk membahas penyaluran BBM bersubsidi.
Gangguan distribusi melalui jalur sungai menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena kondisi perairan berpengaruh terhadap proses pengangkutan pasokan BBM menuju wilayah Sintang. Laporan RRI pada September 2026 juga menyebut kondisi kemarau ikut memengaruhi distribusi BBM ke Sintang.
Namun demikian, persoalan yang dihadapi masyarakat tidak hanya menyangkut ketersediaan pasokan. Kapasitas pelayanan SPBU, pola distribusi, pengawasan pembelian BBM bersubsidi, serta potensi pembelian secara berulang juga perlu diperiksa secara menyeluruh.
Masyarakat Minta Solusi, Bukan Sekadar Penjelasan
Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama Pertamina dan pihak terkait segera mengambil langkah konkret agar antrean tidak terus berulang.
Sebelumnya, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala telah meminta Pertamina memperbaiki distribusi Pertalite dan memastikan pasokan BBM bersubsidi kepada masyarakat berjalan lancar. Pemerintah daerah juga meminta adanya pengawasan terhadap pengisian yang tidak wajar, termasuk penggunaan tangki kendaraan yang dimodifikasi dan pengisian berulang.
Kepolisian juga telah memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Kapolres Sintang meminta Pertamina dan pengelola SPBU mencari solusi agar pelayanan BBM kepada masyarakat tidak terganggu.
Bahkan, aparat sebelumnya menemukan kendaraan dengan tangki modifikasi yang diduga digunakan untuk menampung BBM bersubsidi. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan agar BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Pemerintah Perlu Pastikan Distribusi Tepat Sasaran
Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya melakukan rapat dan pemantauan, tetapi juga memastikan ada langkah yang terukur di lapangan.
Beberapa langkah yang dapat diperkuat antara lain memastikan jadwal dan volume pasokan setiap SPBU, memperbaiki koordinasi distribusi, meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan yang melakukan pengisian berulang, menindak penyalahgunaan BBM bersubsidi sesuai ketentuan, serta memastikan kapasitas pelayanan SPBU mampu mengantisipasi lonjakan antrean.
Pemerintah Kabupaten Sintang sebelumnya juga telah membentuk tim terpadu yang turun ke sejumlah SPBU untuk menyampaikan solusi terkait sulitnya masyarakat memperoleh Pertalite. Tim tersebut mendatangi enam SPBU, di antaranya Lintas Melawi, Tugu Beji, Tugu BI, KM 4, Abang Adek dan KM 10.
Di sisi lain, harga BBM di tingkat pengecer juga dilaporkan meningkat akibat sulitnya memperoleh Pertalite melalui SPBU. Kondisi tersebut berpotensi semakin membebani masyarakat apabila berlangsung berkepanjangan.
Karena itu, masyarakat Sintang meminta Pemerintah Kabupaten Sintang, Pertamina, aparat penegak hukum dan instansi terkait segera mencari jalan keluar yang permanen terhadap persoalan antrean BBM.
BBM merupakan kebutuhan penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Antrean yang berlangsung terlalu lama tidak hanya menyita waktu warga, tetapi juga dapat menghambat mobilitas, pekerjaan dan kegiatan perekonomian.
Masyarakat membutuhkan kepastian: BBM tersedia, distribusi lancar, pelayanan tertib dan penyaluran subsidi tepat sasaran.
Jurnalis: Effendy
