ACEH SINGKIL Kompas1id
– Forum Mahasiswa Aceh Singkil (Formas) mendesak Bupati Aceh Singkil segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran dalam penunjukan pejabat pelaksana tugas (Plt) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
Desakan ini muncul setelah adanya temuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menilai sejumlah penunjukan pejabat Plt tidak sesuai dengan norma dan ketentuan kepegawaian.
Temuan tersebut tertuang dalam surat BKN Kantor Regional XIII Banda Aceh Nomor 372/B-AK.02.02/SD/KR.XIII/2025 tertanggal 1 Oktober 2025, yang disampaikan kepada Kepala BKN di Jakarta. Dalam surat itu, BKN melaporkan hasil koordinasi langsung dengan Bupati Aceh Singkil, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Keistimewaan Aceh, Kepala Bagian Hukum, serta Sekretaris BKPSDM terkait dugaan pelanggaran Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah penunjukan Mursal, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Aceh Singkil, menjadi Plt Kepala Dinas Kesehatan. BKN menilai penunjukan tersebut tidak sesuai aturan karena jabatan asal dan jabatan yang dijabat tidak setara secara struktural.
Ketua Formas, Ahmad Fadil Lauser Melayu, menilai praktik tersebut mencerminkan lemahnya sistem pembinaan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
“Kami melihat ada persoalan serius dalam manajemen ASN di Aceh Singkil. Penunjukan Plt harus mengacu pada jabatan setara dan kompetensi yang relevan, bukan berdasarkan kedekatan atau kepentingan tertentu,” tegas Fadil, Rabu (29/10/2025).
Menurutnya, langkah BKN yang turun langsung melakukan koordinasi ke daerah menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat mulai memberi perhatian terhadap dugaan penyimpangan sistem kepegawaian di Aceh Singkil.
Formas, kata Fadil, akan terus mengawal persoalan ini hingga ada tindakan nyata dari pemerintah kabupaten.
