Kab Bandung, Kompas. 1. Id.
Pemerintah terus merumuskan langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah di tengah keterbatasan kapasitas fiskal. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri,
Dr. Drs. Yusharto Huntoyongo, M.Pd, dalam Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden yang digelar di Hotel Sunshine Soreang, Jumat (26/6/26).
Dalam pemaparannya, Yusharto menjelaskan bahwa pemerintah daerah perlu lebih kreatif dalam mencari sumber pembiayaan dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya melalui optimalisasi aset daerah, penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pemanfaatan berbagai potensi ekonomi lokal.
“Kondisi fiskal daerah saat ini memiliki keterbatasan. Karena itu, diperlukan berbagai langkah kreatif, mulai dari optimalisasi aset daerah, peningkatan kinerja BUMD, hingga pengembangan potensi daerah agar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah,” ujarnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, masih banyak BUMD yang telah menerima penyertaan modal, namun belum memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan pemerintah daerah. Ia menyebutkan bahwa hanya sekitar 25 persen BUMD di Indonesia yang mampu menghasilkan keuntungan secara signifikan, sementara sebagian besar yang memberikan laba berasal dari sektor perbankan.
Yusharto menambahkan, peningkatan PAD akan memperbaiki proporsi pendapatan daerah sehingga tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan demikian, kapasitas fiskal daerah akan semakin kuat dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi II, Dede Yusuf, menegaskan pentingnya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui empat pilar utama. Pilar tersebut meliputi kepastian regulasi bagi investor, penguatan investasi, optimalisasi potensi daerah, serta pemberdayaan sektor informal sebagai penggerak penciptaan lapangan kerja.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diharapkan berbagai kebijakan strategis tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Jurnalis : Dhany TH.














