Kab Bandung, Kompas. 1. Id.
Dewan (DPRD) Kabupaten Bandung menanggapi aksi demo damai terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menegaskan bahwa perbedaan pandangan di masyarakat adalah bagian dari alam demokrasi yang harus dihormati, dan berkomitmen agar program MBG tetap dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih ketat agar berkualitas, tepat sasaran, dan bebas penyimpangan.
Menyikapi dinamika aksi massa yang tersebar di berbagai daerah—ada yang menuntut evaluasi/hentian MBG dan ada yang menuntut keberlanjutan MBG pihak dewan memberikan respons yang seimbang:
Penghormatan terhadap demokrasi
DPRD Kabupaten Bandung Toni Permana ( Nasdem) , Aep Dedi ( Gerindra) , Hadiat ( PKB ) dan Acep Ana ( PKB) hadir dalam menanggapi aksi damai yang digelar di halamana Kantor Pekab Bandung Senin (22/6/26 ) , Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan masyarakat mengenai MBG merupakan bagian wajar dari proses demokrasi yang harus dihormati.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aksi damai yang digelar oleh aliansi masyarakat ke Gedung DPRD Kabupaten Bandung berlangsung tertib dan kondusif sebagai bentuk dukungan agar program MBG terus berjalan.
Dalam penyampaiannya, Yudha Sanjaya sebagai perwakilan massa menegaskan bahwa program ini dinilai membawa manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan perhatian gizi dan dukungan sosial. Mereka juga menyampaikan harapan agar pemerintah tetap melanjutkan program tersebut demi keberlanjutan manfaatnya bagi publik.
” Program MBG dinilai memiliki manfaat yang luas karena tidak hanya meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi lokal. Melalui kebutuhan bahan pokok untuk dapur pelaksana, program ini membuka peluang bagi UMKM pangan, petani, peternak, dan pelaku usaha kecil lainnya untuk menjadi pemasok secara berkelanjutan, ” Ujar Yudha Sanjaya kepada media ini.
Semntara DPRD Kabupaten Bandung menyatakan komitmennya untuk memastikan MBG tetap berjalan dengan baik,
“Kami berkomitif agar Program MBG tetap berjalan, berkualitas, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan. DPRD akan terus melakukan pengawasan agar penggunaan anggaran berjalan efektif, transparan, dan akuntabel”.
Penguasaan pengawasan partisipatif
DPRD membuka ruang pelaporan bagi masyarakat apabila ditemukan kendala di lapangan, serta memperkuat pengawasan dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk menjaga kualitas gizi dan keamanan makanan .
Jurnalis : Dhany.
