KOMPAS1.ID
JAKARTA, 3 Juni 2026 – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menghadirkan kabar gembira bagi para pemilik kendaraan bermotor. Mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, warga Jakarta berkesempatan memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi administratif atau pemutihan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Langkah ini diambil untuk memberikan keringanan beban masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan dalam menunaikan kewajiban perpajakan daerah.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menjelaskan kebijakan ini dirancang sebagai insentif fiskal agar warga dapat menyelesaikan tunggakan tanpa terbebani denda yang terus menumpuk. “Kami ingin memudahkan masyarakat, sehingga mereka bisa melunasi kewajiban pokoknya dengan lebih ringan,” ujar Lusiana.
Apa Saja Sanksi yang Dihapuskan?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Program pemutihan ini mencakup dua jenis kewajiban utama, yaitu:
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Penghapusan sanksi administratif berlaku bagi keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang untuk tahun 2026.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB): Pembebasan sanksi berlaku khusus untuk proses peralihan kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya yang dilakukan pada tahun berjalan.
Hal Penting yang Wajib Diperhatikan Pemilik Kendaraan
Bagi pemilik kendaraan dengan pelat nomor B (wilayah DKI Jakarta), ada tiga poin krusial yang harus dicatat agar tidak salah paham:
– Batas Waktu Terbatas: Program ini hanya berlangsung selama tiga bulan, berakhir tepat pada 31 Agustus 2026. Masyarakat disarankan tidak menunda hingga hari-hari terakhir guna menghindari antrean panjang.
– Hanya Denda yang Dihapus: Kebijakan ini tidak menghapus pokok pajak. Artinya, nilai pokok pajak yang tertera dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tetap harus dibayarkan secara penuh; yang dibebaskan sepenuhnya adalah denda keterlambatan yang timbul.
– Manfaatkan Layanan Digital dan Keliling: Untuk kenyamanan dan menghindari kerumunan di kantor Samsat induk, warga diimbau menggunakan aplikasi pembayaran resmi atau mendatangi layanan Samsat keliling yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta.
Kebijakan ini dinilai sebagai momentum saling menguntungkan. Di satu sisi, masyarakat mendapatkan keringanan biaya yang cukup besar. Di sisi lain, pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan diharapkan dapat terserap lebih optimal guna mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di ibu kota.
Segera cek masa berlaku STNK dan tunggakan pajak Anda, lalu tuntaskan kewajiban sebelum kesempatan emas ini berakhir.
(Bob Hariawan – Kepala Biro Kota Bandung)
