Kesehatan merupakan pilar utama ketahanan sebuah bangsa. Namun, realita saat ini menunjukkan fakta yang sangat mencemaskan. Sektor farmasi Indonesia dinilai masih berada dalam kondisi “ketergantungan kronis” terhadap produk luar negeri. Data menunjukkan bahwa sekitar 94 persen Bahan Baku Obat (BBO) masih harus didatangkan dari luar negeri.
Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan sebuah alarm bahaya yang mengancam nyawa jutaan rakyat.
Rapuhnya Ketahanan Kesehatan
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketergantungan yang nyaris total pada impor membuat harga dan ketersediaan obat di dalam negeri menjadi sangat rentan terhadap gejolak global. Ketika rantai pasok terganggu, konflik geopolitik pecah, atau nilai tukar mata uang bergejolak, rakyat kecil-lah yang paling pertama menanggung akibatnya. Obat bisa menjadi langka, atau harganya melambung tinggi hingga tidak terjangkau masyarakat.
“Kita tidak boleh lupa pada pelajaran pahit saat pandemi lalu. Saat akses global tertutup, negara yang tidak mandiri dalam produksi obat akan dipaksa ‘mengantre’ di barisan paling belakang untuk menyelamatkan warganya sendiri,” tulis analisis tersebut.
Paradoks Impor Murah vs Kemandirian
Seringkali muncul argumen bahwa impor lebih murah daripada memproduksi sendiri. Memang, membangun industri bahan baku di dalam negeri membutuhkan investasi besar dan riset jangka panjang. Namun, kesehatan masyarakat tidak boleh hanya dihitung berdasarkan untung-rugi jangka pendek.
Terus-menerus memilih jalur impor murah dinilai sebagai langkah yang membunuh potensi industri kimia nasional. Jika tidak mulai membangun ekosistem produksi dari sekarang, Indonesia selamanya hanya akan menjadi pasar bagi negara lain.
Butuh Langkah Nyata, Bukan Sekadar Wacana
Untuk mewujudkan kemandirian di sektor kesehatan, diperlukan tindakan konkret dari pemerintah dan pemangku kepentingan. Beberapa langkah strategis yang diperlukan antara lain:
1. Insentif Radikal: Memberikan kemudahan pajak dan dukungan finansial bagi perusahaan farmasi yang berani memproduksi bahan baku di dalam negeri.
2. Pangkas Birokrasi: Mempercepat proses perizinan riset dan produksi tanpa mengabaikan aspek keamanan dan standar kesehatan.
3. Prioritas Produk Lokal: Memastikan pengadaan obat di fasilitas kesehatan pemerintah wajib menggunakan produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi.
Kesimpulan
Kedaulatan kesehatan adalah harga mati. Kita tidak boleh membiarkan nasib jutaan nyawa rakyat berada di tangan kebijakan ekspor negara lain. Sudah saatnya bergerak dari ekonomi konsumsi menuju ekonomi produksi di sektor farmasi. Sebelum krisis berikutnya datang, kemandirian adalah satu-satunya jalan keluar.
Oleh: BOB HARIAWAN
KABIRO KOTA BANDUNG
