Lampung Tengah,|| KOMPAS1.id — Polres Lampung Tengah menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi lintas sektor dengan menghadiri Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-XXX Tahun 2026 di Lapangan Merdeka Gunung Sugih, Senin (27/4/2026).
Mewakili Kapolres Lampung Tengah AKBP Charles Pandapotan Tampubolon, Wakapolres Kompol Heru Sulistyananto hadir dalam upacara yang dipimpin langsung oleh Plt. Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri. Kegiatan ini turut diikuti unsur Forkopimda, pejabat struktural, serta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
Kehadiran Polres Lampung Tengah menjadi simbol nyata dukungan Polri terhadap penguatan tata kelola pemerintahan daerah sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam keterangannya, Kompol Heru menegaskan bahwa Polres Lampung Tengah siap mengawal setiap kebijakan pemerintah daerah agar berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Polres Lampung Tengah akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan situasi kamtibmas tetap kondusif.
Dengan demikian, program pembangunan dapat terlaksana secara aman, lancar, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Plt. Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, dalam amanatnya menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen bangsa atas kontribusinya dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Ia menekankan bahwa kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pihak merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel.
Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita,”
peringatan OTDA tahun ini menegaskan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal secara optimal, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Di akhir amanatnya, I Komang Koheri mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat komitmen bersama dalam menetapkan prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, serta memastikan sinkronisasi kebijakan demi tercapainya pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan.
(Humas LT)
