KOMPAS1.id || Nama Rudy Gunawan kembali menjadi pusat perhatian. Bukan hanya karena kritiknya terhadap kebijakan pemerintah provinsi, tetapi juga karena nilai harta kekayaannya yang kembali mencuat ke ruang publik.
Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis KPK, total kekayaan Rudy pada 2022 mencapai Rp19.726.388.813, mendekati angka Rp20 miliar. Mayoritas kekayaan tersebut bersumber dari kepemilikan aset tanah.
Dalam laporan itu, Rudy tercatat memiliki 19 bidang tanah di berbagai lokasi, menjadikannya salah satu pejabat daerah dengan portofolio properti terbesar. Ia juga memiliki dua kendaraan, yaitu Toyota Camry dan Toyota Fortuner. Jika digabungkan, nilai tanah dan kendaraan saja mencapai sekitar Rp18,3 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perjalanan kekayaan Rudy menunjukkan tren menarik. Pada 2018, usai menjabat satu periode sebagai Bupati Garut, kekayaannya mencapai Rp17,91 miliar. Namun pada 2019, jumlah itu turun sekitar Rp350 juta akibat lonjakan utang dari Rp111 juta menjadi Rp760 juta.
Penurunan itu hanya sementara. Pada 2020, total hartanya kembali naik menjadi Rp18,32 miliar. Tahun itu Rudy membeli Toyota Fortuner senilai Rp750 juta serta menambah empat bidang tanah baru dengan nilai Rp650 juta.
Kenaikan signifikan terjadi pada 2021 di tengah pandemi Covid-19. Kekayaannya melonjak menjadi sekitar Rp19,36 miliar, salah satunya karena pembelian lahan seluas 677 meter persegi di Garut Kota yang bernilai sekitar Rp3 miliar.
Memasuki 2022, kekayaannya kembali bertambah menjadi Rp19,72 miliar, naik sekitar Rp365 juta dari tahun sebelumnya. Rudy sendiri mengakui adanya kenaikan lebih dari Rp300 juta dalam laporannya.
Kepemilikan belasan bidang tanah inilah yang kini menarik perhatian publik—bersamaan dengan kritik Rudy terhadap kebijakan alokasi dana desa oleh Dedi Mulyadi.
Pernyataannya mengenai penurunan bantuan keuangan provinsi untuk Garut memicu reaksi dan membuka kembali diskusi seputar rekam jejak, kebijakan, hingga kekayaannya.
Sebagai pejabat publik, Rudy wajib melaporkan LHKPN sebagai bentuk transparansi. Namun dengan total kekayaan mendekati Rp20 miliar dan 19 aset tanah, wajar jika publik memberi perhatian lebih terhadap detail pelaporan dan dinamika hartanya.
Di tengah perdebatan kebijakan yang berkembang, sorotan terhadap kekayaan Rudy Gunawan menjadi bagian dari diskursus yang lebih besar: akuntabilitas pejabat publik dan pentingnya keterbukaan informasi.(red)
