Bandung, Kimpas, 1. Id.
Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Jawa Barat secara resmi merilis manifesto politik dan moral terkait kondisi objektif pembangunan di Provinsi Jawa Barat.
Ketua Umum PKC PMII Jawa Barat, Rusli Hermawan, menilai bahwa sebagai provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia yang melampaui angka 50 juta jiwa, Jawa Barat tengah menghadapi disorientasi pembangunan yang asimetris. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang terlihat impresif, justru muncul polarisasi spasial dan ketimpangan sosial yang semakin tajam.
Secara geografis, Jawa Barat memiliki luas wilayah sekitar 35.377,76 km² yang terbagi ke dalam 27 kabupaten/kota dengan karakteristik sosial yang sangat heterogen. Di satu sisi terdapat kawasan megapolitan yang terintegrasi dengan pusat kekuasaan nasional di Jakarta, sementara di sisi lain masih terdapat wilayah agraris dan pesisir yang menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses layanan kesehatan, hingga kualitas pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Posisi strategis Jawa Barat sebagai penyangga utama ibu kota negara sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi nasional memang menghadirkan keunggulan komparatif yang signifikan. Namun di balik capaian statistik tersebut, tersimpan berbagai persoalan struktural yang dinilai memerlukan pembacaan kritis dan ilmiah. Hadir dalam penyampaian manifesto tersebut, Koordinator Lapangan Aksi sekaligus Ketua Biro Hubungan Komunikasi Pemerintah dan Advokasi Kebijakan Publik PKC PMII Jawa Barat, Riki Ramdhan Fadilah. Bandung Kamis (21/5/26 ).
Anatomi Struktur Ekonomi dan Polarisasi Spasial
PKC PMII Jawa Barat menilai bahwa provinsi ini secara de facto merupakan jantung industri nasional. Kawasan Bekasi, Karawang, Purwakarta hingga Subang yang masuk dalam koridor Rebana menjadi representasi modernisasi dan industrialisasi Indonesia. Transformasi ekonomi dari sektor agraris menuju manufaktur dan jasa di wilayah utara dinilai berhasil menciptakan akumulasi modal yang besar.
Namun demikian, pertumbuhan tersebut dianggap bersifat asimetris. Terjadi kesenjangan yang tajam antara wilayah utara Jawa Barat yang terhubung secara global dengan wilayah selatan yang masih menghadapi persoalan keterisolasian, minimnya akses layanan dasar, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia.
Secara teoritis, pola pembangunan yang diterapkan disebut cenderung mengikuti model growth pole atau kutub pertumbuhan, dengan harapan munculnya efek tetesan ke bawah (trickle-down effect). Akan tetapi, berdasarkan realitas empiris, yang terjadi justru adalah polarization backwash effect, yakni tersedotnya sumber daya dari wilayah pinggiran ke pusat-pusat pertumbuhan tanpa diiringi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal.
Paradoks Kemakmuran dan Realitas Sosial
Dari sisi fiskal, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kapasitas anggaran yang sangat besar. APBD Jawa Barat Tahun 2026 yang mencapai Rp30,496 triliun dinilai cukup memadai untuk melakukan intervensi terhadap persoalan struktural masyarakat. Namun PKC PMII Jawa Barat menilai besarnya anggaran tersebut belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat akar rumput.
Di lapangan, persoalan pengangguran masih terjadi secara fluktuatif, konflik agraria terus muncul, dan degradasi lingkungan akibat eksploitasi lahan dinilai semakin mengkhawatirkan. Selain itu, persoalan akses air bersih, stunting, hingga rendahnya daya beli masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah pembangunan yang belum terselesaikan secara menyeluruh.
PKC PMII Jawa Barat juga menyoroti kecenderungan arah kebijakan pemerintah yang dianggap lebih berorientasi pada estetika ruang publik dan pencitraan politik elite melalui media sosial dibanding menyentuh akar persoalan kemiskinan sistemik. Politisasi birokrasi dan lemahnya integritas tata kelola pemerintahan disebut turut memperlebar jarak antara kebijakan dan kebutuhan riil masyarakat.
Menurut mereka, anggaran yang seharusnya difokuskan untuk pendidikan gratis berkualitas, peng
