MANADO, KOMPAS1.id
Ketua terpilih hasil Musda LPM Sulawesi Utara, Emy Maturbongs, kembali menuai sorotan tajam dari jajaran pengurus LPM kabupaten/kota. Setelah Ketua LPM Kota Bitung, Robby Supit, mendesak agar pelantikan pengurus LPM Sulut yang dijadwalkan Senin 29 September 2025 ditunda, kini Ketua LPM Kota Manado, Joppy Wonte, turut angkat bicara.
Wonte menyayangkan sikap yang dinilainya arogan dan bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) LPM RI. “Belum dilantik saja sudah mempertontonkan arogansi individual dengan menghilangkan posisi sekretaris terpilih, Erny Maria Polii, dalam SK DPP LPM RI yang telah ditandatangani resmi. Bahkan nama Erny dihapus saat pendaftaran struktur ke Kesbangpol Sulut,” ujar Wonte.
Lebih jauh ia mengungkapkan, Maturbongs juga melakukan penggantian sepihak terhadap SK pengurus LPM kabupaten/kota se-Sulut tanpa mekanisme AD/ART. Struktur pengurus yang telah ditetapkan tim formatur dirombak besar-besaran tanpa pemberitahuan atau alasan yang jelas. “Alasan yang dikemukakan bahwa Kesbangpol tidak menyetujui nama Erny Maria Polii juga tidak masuk akal,” tegas Wonte.
Sikap Maturbongs ini, kata Wonte, bukan hanya menunjukkan karakter otoriter dalam memimpin, tetapi juga menandakan ketidakpahaman berorganisasi serta merusak marwah LPM yang selama ini dijaga oleh para pendiri dan pengurus sebelumnya.
Para pengurus kabupaten/kota berharap gubernur, agar pelantikan LPM Sulut harus dibatalkan/di tunda untuk sementara sambil menunggu dilakukan evaluasi interen secara demokratis, transparan, serta sesuai mekanisme yang berlaku agar organisasi ini kembali pada khitahnya. Dengan demikian LPM Sulawesi Utara dapat menjadi wadah pemberdayaan masyarakat yang kredibel, mitra strategis pemerintah, dan motor pembangunan daerah.
Kini saatnya seluruh elemen LPM Sulawesi Utara bersatu membangun organisasi yang demokratis, profesional, dan berintegritas. Hanya dengan cara itu LPM dapat memberikan kontribusi nyata bagi pemberdayaan masyarakat Sulut serta memperkuat kemitraan strategis dengan pemerintah daerah.
(Noval).
