
Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kabupaten mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil untuk segera memperbaharui jabatan strategis yang hingga kini masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt), pelaksana harian (Plh), maupun penjabat (Pj) dengan pejabat definitif.
Surya padli ketua EK LMND Aceh Singkil menilai kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengambilan kebijakan, serta optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat. Jabatan definitif dinilai penting agar setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki kepastian kepemimpinan dan mampu menjalankan program kerja secara maksimal.
”Saat ini, sejumlah jabatan setingkat eselon II di lingkungan Pemkab Aceh Singkil masih diisi oleh Plt maupun Plh. Jabatan tersebut meliputi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Kepala Dinas Syariat Islam, serta Kepala Dinas Sosial”.ujar surya.
Selain itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretaris DPRK (Sekwan), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Inspektur Inspektorat, Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Perkebunan, serta Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga juga belum diisi pejabat definitif serta Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Singkil hingga kini masih dijabat oleh seorang Penjabat (Pj).
LMND menegaskan, pengisian jabatan definitif merupakan langkah penting untuk menciptakan kepastian birokrasi, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan, serta memastikan roda pemerintahan berjalan secara efektif dan profesional.
”Karena itu, Kami mendesak Bupati Aceh Singkil agar segera melakukan proses pengisian jabatan definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terjadi kekosongan kepemimpinan yang berkepanjangan pada OPD strategis”.tambah surya.
Menurut LMND, masyarakat Aceh Singkil membutuhkan birokrasi yang kuat, stabil, dan mampu memberikan pelayanan publik secara optimal.
Oleh sebab itu, percepatan penetapan pejabat definitif menjadi kebutuhan mendesak demi mendukung pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Reporter Sabri








