Kompas1.id
Silat Hulu, Kapuas Hulu – Kalimantan Barat Di tengah gembar-gembor pencapaian pembangunan yang kerap disampaikan di lingkungan pemerintahan, warga Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, masih menghadapi kenyataan pahit yang tak kunjung berubah dari tahun ke tahun. Jalan yang rusak parah, akses transportasi yang terbatas, serta kondisi infrastruktur yang terbengkalai menjadi persoalan utama yang menghambat kehidupan masyarakat sehari-hari.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar yang semakin sering disuarakan warga: untuk apa memiliki wakil rakyat jika daerah yang mereka wakili tetap tertinggal dan tidak tersentuh pembangunan secara nyata?
Banyak Wakil, Masih Minim Kemajuan
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Secara kelembagaan, wilayah ini telah diwakili oleh enam orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu dari Daerah Pemilihan IV. Selain itu, masyarakat juga memiliki perwakilan di tingkat DPRD Provinsi Kalimantan Barat hingga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bahkan, ada putra daerah yang kini menduduki jabatan strategis sebagai menteri di tingkat nasional.
Namun, kehadiran para wakil tersebut dirasa belum memberikan dampak signifikan. Sampai saat ini, warga masih harus berjuang melewati jalan berlumpur yang licin, jembatan yang rusak dan tak terawat, serta akses yang sangat sulit terutama saat musim hujan. Kondisi ini bertahan selama puluhan tahun, sementara daerah lain terus melaju pesat dalam pembangunannya.
Jalan Menjadi Gerbang Kehidupan
Bagi warga Silat Hulu, jalan bukan sekadar jalur lintasan. Jalan adalah pintu akses menuju layanan pendidikan, kesehatan, dan penggerak perekonomian. Ketika jalan rusak parah, dampaknya terasa menyeluruh: biaya angkut hasil pertanian melonjak tinggi, barang dagangan sulit dipasarkan ke luar daerah, pasien kesulitan mendapatkan pertolongan medis tepat waktu, dan anak-anak sekolah harus menempuh perjalanan yang berisiko setiap harinya.
“Kami sadar pembangunan tidak bisa selesai dalam sehari. Tapi jika puluhan tahun berlalu kondisinya tetap sama, tentu kami berhak mempertanyakan apa yang sudah diperjuangkan wakil rakyat kami,” ungkap salah satu warga.
Amanah Harus Diwujudkan Kerja Nyata
Masyarakat menegaskan bahwa mereka tidak ingin sekadar mencari kesalahan. Namun, kepercayaan yang diberikan lewat suara pemilihan merupakan sebuah amanah yang harus dibuktikan lewat kinerja, bukan hanya janji manis saat masa kampanye atau sekadar terlihat di baliho dan spanduk.
Warga Silat Hulu tidak meminta fasilitas mewah atau kemewahan. Mereka hanya menginginkan keadilan pemerataan pembangunan, ingin merasakan hal yang sama seperti yang dinikmati daerah lain. Ukuran keberhasilan wakil rakyat bukan dilihat dari tingginya jabatan, melainkan seberapa besar manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh rakyatnya.
Selama jalan masih berubah menjadi kubangan lumpur, jembatan belum terperbaiki, dan keterbatasan akses masih membatasi masa depan mereka, maka pertanyaan itu akan terus bergema dari pelosok pedalaman:
“Di mana perjuangan para wakil rakyat kami? Dan kapan janji-janji pembangunan itu benar-benar menjadi kenyataan?”
Laporan: Didy
