KOMPAS1.ID
BANDUNG,11Juni 2026 – Ketidakpuasan memuncak dari kalangan Komunitas Keluarga Graiders terkait pelayanan dan proses perizinan yang berbelit-belit serta sangat lambat yang diberikan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bandung. Terkait rencana kegiatan besar bertajuk “Glanders RX Satu Dekade” yang rencananya akan digelar di kawasan Jalak Harupat, pihak penyelenggara menilai adanya pembedaan perlakuan, ketidaktransparanan, serta dugaan sikap sentimen yang tidak menginginkan kegiatan tersebut terlaksana.
Jika hingga hari ini belum ada respons maupun kejelasan, pihak Keluarga Graiders menegaskan akan menyampaikan protes dan menaikkan laporan ini ke ruang lingkup lebih luas melalui grup komunikasi pers, guna mengungkap seluruh persoalan yang selama ini mereka hadapi. Berikut adalah rangkaian masalah pokok yang disampaikan pihak komunitas:
1. Surat Tanggal 22 April 2026 Belum Ada Jawaban
Pihak Graiders menyampaikan bahwa surat permohonan dan penjelasan terkait kegiatan yang telah disampaikan kepada Ibu Lilis tertanggal 22 April 2026, hingga kini belum mendapatkan tanggapan apa pun. Padahal waktu pengajuan sudah berlalu cukup lama, namun tidak ada tanda-tanda penanganan serius dari pihak terkait.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
2. Ada Indikasi Sentimen Khusus Terhadap Pengguna RX King
Isu yang paling disorot adalah adanya dugaan ketidaksukaan atau pandangan negatif yang ditujukan secara khusus kepada komunitas pengguna motor RX King. Pihak penyelenggara menilai adanya penghalang sengaja agar kegiatan pertemuan besar tersebut tidak bisa terlaksana di lokasi Jalak Harupat, seolah ada prasangka buruk yang melekat pada komunitas tersebut padahal kegiatan bersifat positif, kekeluargaan, dan budaya otomotif.
3. Pelayanan Berbelit dan Mengulur Waktu
Informasi yang diberikan oleh petugas Dispora dinilai tidak memuaskan, berputar-putar, dan cenderung mengulur-ulur waktu. Setiap kali menanyakan progres, jawaban yang diterima tidak jelas dan tidak memberikan kepastian, seolah sengaja diperlama agar kegiatan batal sendiri.
4. Diskriminasi Hak Ruang Publik Putra Daerah?
Pertanyaan besar yang disampaikan adalah: “Kenapa kami sebagai putra daerah dipersulit dan seolah dilarang memakai ruang publik di daerah sendiri? Sementara kami melihat kegiatan dari pihak luar atau bukan warga lokal justru dipermudah, diizinkan, dan difasilitasi dengan baik?”
Menurut mereka, ini adalah ketidakadilan. Ruang publik seharusnya menjadi milik warga daerah yang harus didukung kegiatannya, bukan malah dihambat.
5. Janji Kadispora Tidak Ditepati & Disposisi Bupati Tak Berjalan
Poin yang paling membuat kecewa adalah terkait keputusan yang sudah ada. Padahal sudah ada Disposisi ACC (persetujuan) dari Bupati, dan sebelumnya Kepala Dinas Dispora pernah memberikan jawaban bahwa kegiatan akan ditindaklanjuti “apabila situasi daerah sudah selesai atau kondusif”.
Namun faktanya, hingga saat ini masalah rekomendasi tempat sudah tertahan hampir 2 bulan tanpa ada kabar atau jawaban apa pun. Janji yang disampaikan dianggap kosong dan tidak ada tindak lanjut nyata.
Tanda Tanya Besar: Ada Apa Sebenarnya dengan Dispora?**
Pihak Keluarga Graiders mempertanyakan alasan di balik lambatnya penerbitan izin untuk acara bersejarah mereka: “Glanders RX Satu Dekade”. Kegiatan yang sudah direncanakan matang dan merupakan momen pertemuan akbar selama sepuluh tahun keberadaan komunitas ini kini terancam gagal hanya karena tidak adanya kepastian izin dari dinas terkait.
“Kami ingin bertanya, ada apa sebenarnya dengan Dispora? Apakah aturan berbeda diterapkan untuk kami? Kami putra daerah yang ingin berkarya dan beraktivitas positif di daerah sendiri, malah diperlakukan seperti orang asing yang dilarang masuk,” tegas perwakilan Keluarga Graiders.
Pihak komunitas berharap persoalan ini segera mendapat perhatian serius dan diselesaikan dengan adil. Tidak tebang pilih terkait izin adapun alasan keamanan seharus nya jauh jauh hari memberitahukan . Tida dengan mengulur waktu hingga mendekati waktu yg sudah di sepakati oleh Rekan panitia yg lain nya ***
