Kompas1.id
Bandung, 6 Juni 2026 – Sebuah tenda hajatan berukuran besar yang didirikan tepat di tengah Jalan Baru Majalaya, Kabupaten Bandung, menjadi sorotan tajam publik setelah videonya menyebar luas di berbagai media sosial dalam beberapa hari terakhir. Dalam rekaman yang beredar, terlihat tenda tersebut menutupi hampir seluruh badan jalan provinsi, sehingga sangat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan menyulitkan warga yang hendak melintas.
Video tersebut akhirnya menarik perhatian Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Melalui akun media sosialnya, Dedi tegas mempertanyakan pihak yang berani memakai fasilitas umum berupa jalan provinsi untuk kepentingan pribadi tanpa memiliki izin resmi.
“Coba ini siapa yang hajatan menggunakan jalan provinsi di wilayah Majalaya. Jalannya ditutup untuk hajatan pribadi,” tegas Dedi Mulyadi dalam unggahannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia pun langsung memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, serta instansi terkait lainnya untuk segera turun ke lokasi, mengambil tindakan tegas, dan membongkar tenda yang dianggap melanggar aturan tersebut.
Merespons perintah tersebut, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Solokan Jeruk bersama pihak kepolisian segera mendatangi lokasi kejadian. Mereka melakukan pendekatan dan berkoordinasi langsung dengan keluarga yang menggelar pesta resepsi.
Hasil pembicaraan berjalan damai. Pihak keluarga akhirnya menyadari kesalahannya dan menyatakan kesediaan sepenuh hati untuk memindahkan lokasi acara ke tempat lain yang lebih layak dan tidak mengganggu kepentingan umum. Langkah ini diambil demi menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah tersebut.
Kasus ini kemudian memicu perdebatan hangat di kalangan warga maupun netizen. Sebagian pihak berpendapat bahwa tradisi menggelar hajatan adalah budaya yang harus tetap dihormati dan dimaklumi. Namun di sisi lain, banyak pula yang menegaskan prinsip bahwa jalan raya adalah aset publik yang fungsinya untuk kepentingan bersama, sehingga tidak boleh digunakan atau dimonopoli untuk keperluan pribadi siapa pun.
Kini, jalan tersebut sudah kembali bersih dan bisa dilalui kendaraan seperti sedia kala. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat agar selalu memperhatikan aturan dan kenyamanan orang lain saat mengadakan acara, sekaligus menjadi bukti respons cepat pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum. *** Red
