Aceh Singkil kompas 1.id
– 09 Mei 2026
Riuh rendah suara warga Dusun Tran Nelayan memenuhi udara pada Sabtu pagi (09/05/2026).
Di balik semangat tinggi masyarakat Pemerintah Kampung Suka Damai, Kecamatan Singkil, untuk memilih Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPKam), terselip kekhawatiran yang nyata.
Balai Desa yang menjadi pusat denyut demokrasi itu kini berdiri dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, seolah menunggu waktu untuk menyerah pada keadaan.
Pantauan di lokasi menunjukkan pemandangan yang kontras. Warga berbondong-bondong datang untuk menyalurkan hak suara, namun langkah kaki mereka tertahan oleh rasa was-was saat memasuki ruangan.
Tiang-tiang penyangga berbahan beton yang seharusnya kokoh, kini tampak keropos dimakan usia.
Bahkan, tak sedikit struktur utama bangunan yang terpantau telah putus, meninggalkan ancaman keselamatan di atas kepala setiap warga yang hadir.
Tokoh masyarakat setempat, Mukim Manik—atau yang akrab disapa Mukim menegaskan, bahwa kondisi ini sudah pada tahap darurat.
Ia mendesak pemerintah agar tidak menutup mata terhadap realita di lapangan.
“Saya mengharap agar Pemerintah serius untuk membangun kembali Balai Desa di Dusun Tran Nelayan ini,” ujar Mukim Manik dengan nada serius.
Menurutnya, kerusakan bangunan bukan hanya karena usia, melainkan dampak kumulatif dari terjangan banjir besar pada 26 November 2025 silam.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan pemulihan pascabencana yang sedang digalakkan Pemerintah Daerah ke tingkat Kementerian tidak bersifat tebang pilih.
“Jangan hanya terfokus pada desa atau kecamatan tertentu saja. Kami warga Dusun Tran Nelayan juga perlu perhatian serius terkait pembangunan infrastruktur ini,” tambahnya.
Senada dengan itu, warga lainnya menyampaikan keresahan serupa. Mereka berharap renovasi total segera dilakukan agar setiap aktivitas publik, mulai dari Pemilu hingga pemilihan Kepala Dusun, dapat berjalan dengan aman dan nyaman tanpa dihantui rasa takut akan bangunan roboh.
“Kami meminta pemerintah tidak abai.
Jangan sampai menunggu ada korban baru ada perbaikan.
Keselamatan warga seharusnya menjadi prioritas utama,” tutup salah seorang warga.
Kini, bola panas ada di tangan pemerintah daerah. Akankah aspirasi dari bilik suara di bangunan keropos ini didengar sebagai sebuah urgensi, atau tetap menjadi catatan yang terabaikan di tengah agenda pemulihan daerah?. (SB)
