Dugaan Komisi 5–7% Disorot, GAMMA Ancam Aksi Lebih Besar di Kementerian PU

- Penulis

Rabu, 6 Mei 2026 - 00:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta -Media Kompas1.id-
Gerakan Aksi Moral Mahasiswa (GAMMA) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, menggelar aksi demonstrasi di Kantor Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Selasa (5/5), atas indikasi dugaan praktik komisi proyek dalam pekerjaan konstruksi APBN di wilayah Banten.

Aksi ini dipicu oleh rangkaian informasi yang saling menguatkan, yang mengarah pada dugaan adanya praktik permintaan “setoran” atau komisi sebesar 5% hingga 7% dari nilai kontrak proyek, yang disebut-sebut berkaitan dengan proses pelaksanaan pekerjaan di lingkungan BPJN Banten.

Ade Pahrul, koordinasi aksi GAMMA menyebut bahwa dugaan tersebut bukan berdiri di ruang kosong. Informasi awal mencuat dari pemberitaan media online pada 2025 yang memuat pernyataan seorang kontraktor nasional terkait dugaan praktik komisi proyek.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Indikasi tersebut kemudian disebut menguat setelah adanya informasi dari pelaksana proyek APBN tahun 2025, khususnya pada: Satker PJN Wilayah II Banten dan PPK 2.3 BPJN Banten.

“Ada pola informasi yang saling berkaitan. Dari media, lalu dari pelaksana yang mengerjakan proyek dikewenangan Satker PJN II dan PPK 2.3 tahun anggaran 2025.,” tegas Ade

Dalam aksinya, GAMMA juga menyoroti adanya indikasi iklim tidak sehat dalam distribusi proyek yang terlihat dari fakta lapangan. Paket pekerjaan di BPJN Banten disebut cenderung dikerjakan oleh pelaksana atau kelompok yang sama dari tahun ke tahun, Kondisi ini dinilai sebagai anomali dalam sistem pengadaan yang seharusnya terbuka dan kompetitif.

Baca Juga:  Bonsai Mengguncang Tarogong Kaler! PBBI Sulap Alun-Alun Jadi Pusat Edukasi, Silaturahmi hingga Ladang Bisnis Tanaman Bernilai Tinggi

GAMMA menilai fenomena tersebut sebagai indikasi kuat adanya potensi persekongkolan dan pengkondisian dalam proyek konstruksi negara.

Lebih jauh, GAMMA menyampaikan bahwa dugaan praktik komisi ini tidak dapat dipandang sebagai kasus terbatas pada satu satker atau satu PPK saja.

“Kami menduga, jika praktik ini benar terjadi, maka tidak berhenti di Satker PJN Wilayah II dan PPK 2.3 saja. Indikasi yang kami temukan mengarah pada kemungkinan praktik yang lebih luas di lingkungan BPJN Banten ,”ungkapnya
.
Namun demikian, GAMMA tetap menegaskan bahwa seluruh pernyataan tersebut merupakan indikasi yang harus diverifikasi oleh pihak berwenang.

Sehingga dalam waktu dekat GAMMA akan kembali menggelar aksi demonstrasi lanjutan hingga menuai perhatian Direktur Jenderal Bina Marga dan Menteri PU.

“Menjadi alasan kuat bagi kami untuk kembali turun aki lanjutkan dengan tekanan yang lebih besar sampai Direktur Jenderal Bina Marga dan Menteri PU turun langsung menemui,” tegasnya.

( Kaperwil Aris Prastio )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel kompas1.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

“R Supit Desak: Dirjen – Irjen Kementrian Perhubungan RI Segera Copot Kepala KSOP Bitung “Polemik Izin Pemotongan Kapal Salvage Jadi Sorotan
Eep Jamaludin Sukmana , Dewan Jalankan Fungsi Pengawasan Berbasis Laporan Masyarakat
Pembagian Wilayah Pelayanan ATR/BPN Kabupaten Bandung Dinilai Mempermudah Masyarakat Urus Administrasi Pertanahan
Pelayanan ATR/BPN Kabupaten Bandung Semakin Rapi dan Teratur, Proses Pemohon Kini Lebih Terarah
Pelajar SMA Diserang Saat Berangkat Sekolah, Diduga Jadi Korban Pembegalan di Bumi Nabung
Kompolnas RI Lakukan Visitasi ke Polsek Metro Pusat dalam Penilaian Kompolnas Awards 2026
Perkuat Sinergitas Penegak Hukum, Kapolres Way Kanan AKBP Ramadhona Silaturahmi ke Kejaksaan Negeri
Pakuan Ratu Tangkap DPO Kasus Pencurian TBS Sawit di Belitang Jaya
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 20 Agustus 2026 - 03:59 WIB

“R Supit Desak: Dirjen – Irjen Kementrian Perhubungan RI Segera Copot Kepala KSOP Bitung “Polemik Izin Pemotongan Kapal Salvage Jadi Sorotan

Kamis, 20 Agustus 2026 - 03:50 WIB

Eep Jamaludin Sukmana , Dewan Jalankan Fungsi Pengawasan Berbasis Laporan Masyarakat

Kamis, 20 Agustus 2026 - 02:27 WIB

Pembagian Wilayah Pelayanan ATR/BPN Kabupaten Bandung Dinilai Mempermudah Masyarakat Urus Administrasi Pertanahan

Kamis, 20 Agustus 2026 - 02:06 WIB

Pelayanan ATR/BPN Kabupaten Bandung Semakin Rapi dan Teratur, Proses Pemohon Kini Lebih Terarah

Rabu, 19 Agustus 2026 - 12:04 WIB

Pelajar SMA Diserang Saat Berangkat Sekolah, Diduga Jadi Korban Pembegalan di Bumi Nabung

Berita Terbaru