Kota Pekalongan Kompas1.id
– Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) mencatat capaian signifikan dalam penanganan rumah tidak layak huni (RTLH). Dalam dua tahun terakhir, persentase RTLH berhasil ditekan sebagai hasil dari berbagai program intervensi yang dijalankan secara terintegrasi.
Kepala Dinperkim Kota Pekalongan, Slamet Mulyadi menjelaskan bahwa pada tahun 2024 angka RTLH masih berada di kisaran 27 persen dari total hunian. Namun pada tahun 2025, angka tersebut berhasil diturunkan menjadi sekitar 13 persen.
“Penurunan ini merupakan hasil sinergi program pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” jelasnya.
Upaya penanganan RTLH di Kota Pekalongan dilakukan secara bertahap dan terencana melalui berbagai skema, baik yang bersumber dari APBD maupun dukungan pemerintah pusat. Program peningkatan kualitas rumah menjadi fokus utama untuk mengurangi jumlah RTLH sekaligus memperbaiki kondisi lingkungan permukiman.
Pada 2026, salah satu program yang berjalan yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pada tahun 2026 tahap I, Kota Pekalongan memperoleh alokasi sebanyak 200 unit rumah yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain pelaksanaan tahap awal tersebut, ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan mendorong penambahan kuota bantuan guna mempercepat penanganan RTLH. Hasil koordinasi dengan pihak balai menunjukkan bahwa Kota Pekalongan berpeluang mendapatkan tambahan alokasi pada tahap berikutnya dengan target minimal 500 unit.
Sebagai langkah lebih lanjut, pihaknya mengajukan usulan yang lebih besar, yakni sebanyak 2.800 unit rumah kepada pemerintah pusat. Usulan ini diharapkan dapat memperkuat percepatan penanganan RTLH lebih luas dan merata di seluruh wilayah.
Melalui berbagai upaya tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan optimistis penanganan RTLH dapat terus ditekan, sekaligus mendorong terwujudnya hunian yang lebih layak, aman, dan sehat bagi masyarakat.
Jurnalis Mulyoko
