Denda Adat Rp23 Juta Mandek, Warga Desak Pertanggungjawaban Pengurus Adat Lubuk Antuk

- Penulis

Selasa, 5 Mei 2026 - 23:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOMPAS1.ID
KAPUAS HULU – Polemik kasus dugaan perzinaan yang terjadi di wilayah Mendang, Kecamatan Pengkadan, terus bergulir dan memicu sorotan masyarakat. Perkara yang melibatkan seorang pria asal Pontianak dan seorang perempuan berinisial SM, warga Desa Lubuk Antuk yang masih berstatus istri orang, sebelumnya telah diputus melalui mekanisme hukum adat dengan sanksi denda sebesar Rp23 juta.

Namun, hingga kini denda tersebut belum juga dibayarkan. Informasi terbaru menyebutkan bahwa pihak perempuan mengaku tidak mampu membayar karena telah meninggalkan rumah tanpa membawa harta apa pun.

Alasan tersebut justru menuai respons kritis dari masyarakat. Sejumlah warga menilai penjelasan itu tidak cukup kuat untuk menggugurkan tanggung jawab atas keputusan adat yang telah disepakati bersama.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kalau memang sudah ada putusan adat, maka harus dijalankan. Tidak bisa berhenti hanya karena alasan ekonomi sepihak,” ujar salah satu warga, Senin (6/5/2026).

Warga juga berpendapat bahwa peristiwa tersebut terjadi karena peran kedua belah pihak. Oleh karena itu, tanggung jawab dinilai harus dibebankan secara adil, bukan hanya bergantung pada keberadaan salah satu pihak saja.

Baca Juga:  Menjemput Rahmat: di Hari Istimewa

Kondisi ini membuat masyarakat mendesak pengurus adat Desa Lubuk Antuk agar tidak lepas tangan. Mereka meminta adanya langkah konkret untuk memastikan keputusan adat benar-benar dijalankan dan tidak menjadi preseden buruk ke depan.

“Pengurus adat harus bisa mempertanggungjawabkan keputusan yang sudah dibuat. Kalau tidak ditegakkan, kepercayaan masyarakat bisa hilang,” tambah warga lainnya.

Perspektif Hukum

Dalam konteks hukum nasional, perzinaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 284, serta diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pendekatan delik aduan.

Sementara itu, keberadaan hukum adat tetap diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2), selama dijalankan secara adil dan bertanggung jawab.

Masyarakat kini berharap adanya transparansi dan ketegasan dari pengurus adat serta aparat terkait. Jika tidak ada kejelasan, dikhawatirkan keputusan adat hanya akan menjadi simbol tanpa kekuatan nyata dalam menyelesaikan persoalan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi lanjutan dari pihak pengurus adat maupun pemerintah desa terkait penyelesaian denda tersebut.

(Reported Dd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel kompas1.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Perkuat Keamanan Digital, Diskominfo Tanggamus Bekali Aparatur Hadapi Ancaman Siber
Kontingen NPCI Kabupaten Bandung Dilepas untuk Berlaga di PEPARDA Jawa Barat 2026
JOKOWI HADIRI RAKORDA PSI JABAR, MINTA STRUKTUR PARTAI AKTIF DAN DEKAT DENGAN RAKYAT
Cibadak Culinary Day and Night Meriahkan HJKB ke-216, Bawa Nuansa Nostalgia Era 80–90-an
Apresiasi Lendeng Bikers Indonesia untuk “The Kulture Union” di Laswi Heritage
Mengaku Wartawan Trans TV dari Medan, Empat Oknum Bikin Resah Sekolah di kecamatan Sultan Daulat
Apresiasi Lendeng Bikers Indonesia untuk “The Kulture Union”
Kuasa Hukum Tegaskan Suryadi Sah Terpilih sebagai Kepala Desa Lae Ikan
Berita ini 147 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 03:52 WIB

Perkuat Keamanan Digital, Diskominfo Tanggamus Bekali Aparatur Hadapi Ancaman Siber

Kamis, 12 November 2026 - 03:48 WIB

Kontingen NPCI Kabupaten Bandung Dilepas untuk Berlaga di PEPARDA Jawa Barat 2026

Senin, 28 September 2026 - 01:50 WIB

JOKOWI HADIRI RAKORDA PSI JABAR, MINTA STRUKTUR PARTAI AKTIF DAN DEKAT DENGAN RAKYAT

Sabtu, 26 September 2026 - 12:38 WIB

Cibadak Culinary Day and Night Meriahkan HJKB ke-216, Bawa Nuansa Nostalgia Era 80–90-an

Sabtu, 26 September 2026 - 11:21 WIB

Apresiasi Lendeng Bikers Indonesia untuk “The Kulture Union” di Laswi Heritage

Berita Terbaru