Aceh Singkil kompas1.id –
Dalam momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS) menyampaikan kritik keras sekaligus tuntutan serius kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, khususnya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, agar tidak lagi menjadikan peringatan Hardiknas sebatas kegiatan seremonial tanpa dampak nyata bagi dunia pendidikan di daerah.
Syahrul manik Ketua AMPAS menilai hingga saat ini persoalan mendasar pendidikan di Aceh Singkil masih jauh dari kata selesai. Mulai dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) seperti kepala sekolah dan tenaga pengajar, hingga buruknya infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan, terutama di wilayah terpencil, masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum ditangani secara serius dan berkelanjutan.
“Kami meminta Pemerintah Daerah Cq Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil agar lebih fokus dan konkret dalam membenahi kualitas SDM kepala sekolah dan guru. Jangan sampai jabatan strategis di dunia pendidikan hanya diisi tanpa mempertimbangkan kompetensi dan integritas,” tegas Syahrul Manik.
Ampas juga menyoroti kondisi memprihatinkan yang dialami oleh siswa di daerah terpencil, salah satunya di Desa Serasah, Kecamatan Simpang Kanan. Akses menuju sekolah yang tidak layak menjadi bukti nyata ketidakadilan dalam memperoleh hak pendidikan.
Seperti yang viral dalam beberapa hari ini, kondisi para siswa dari Desa Serasah yang bersekolah di Desa Cibubukan terpaksa harus menyeberang menggunakan perahu setiap hari akibat jembatan penghubung yang putus sejak tahun 2023 karena diterjang banjir.
Kondisi ini jelas sangat membahayakan keselamatan siswa sekaligus mencerminkan lemahnya perhatian pemerintah terhadap infrastruktur pendidikan di wilayah terpencil.
“Kami anak Desa Serasah yang sekolah di Desa Cibubukan (desa seberang), harus pergi ke sekolah naik perahu karena jembatan putus sejak 2023 akibat dihantam banjir. Kami minta bantuan Presiden Prabowo agar dibangun jembatan,” ujar para siswa dalam narasi video yang beredar.
Syahrul Manik menambahkan kondisi ini adalah bentuk nyata kegagalan pemerintah kabupaten dalam menjamin akses pendidikan yang aman dan layak bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Tidak seharusnya di era saat ini, anak-anak masih harus bertaruh nyawa hanya untuk mendapatkan pendidikan.
Momentum Hardiknas seharusnya menjadi refleksi mendalam bagi pemerintah daerah untuk segera bertindak, bukan sekadar menyampaikan pidato dan slogan tanpa realisasi di lapangan.
Pendidikan adalah hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan negara wajib hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang layak, aman, dan berkualitas.
Oleh karena itu, Kami dari Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil mendesak:
Pemerintah kabupaten segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas SDM kepala sekolah dan tenaga pengajar.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil segera memprioritaskan pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan, khususnya di daerah terpencil.
Pemerintah kabupaten segera mengambil langkah cepat dan konkret dalam membangun kembali jembatan penghubung Desa Serasah – Desa Cibubukan demi keselamatan dan keberlangsungan pendidikan siswa.
Serta kami juga meminta Pemerintah pusat melalui Presiden untuk turut memberikan perhatian serius terhadap kondisi pendidikan di daerah terpencil seperti Aceh Singkil.
Kami akan terus mengawal isu ini hingga ada langkah nyata dari pemerintah. Pendidikan bukan untuk ditunda, dan keselamatan siswa bukan untuk dikompromikan.
“Jika negara hadir, maka tidak boleh ada lagi anak yang harus bertaruh nyawa demi sekolah.”tutup Syahrul.
Reporter Sabri
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
