KOMPAS1.id || Kartu Tanda Anggota (KTA) kerap dianggap sebagai simbol utama yang melegitimasi seseorang sebagai insan pers. Seolah-olah, kepemilikan KTA otomatis menjadikan seseorang layak disebut jurnalis.
Pandangan ini bukan hanya dangkal, tetapi juga berpotensi menyesatkan. KTA sejatinya hanyalah identitas administratif—bukan ukuran kualitas, apalagi integritas.
Dunia jurnalistik tidak dibangun oleh selembar kartu, melainkan oleh karya. Tulisan yang tajam, data yang terverifikasi, serta keberanian menyuarakan kebenaran adalah fondasi utama profesi ini. Tanpa karya nyata, KTA hanyalah benda mati yang tidak memiliki nilai di mata publik.
Seorang jurnalis dikenali dari rekam jejaknya, bukan dari atribut yang melekat. Publik menilai dari kualitas berita: apakah berimbang, faktual, dan memberi manfaat. Di titik ini, karya menjadi tolok ukur utama. Kepercayaan tidak lahir dari simbol, tetapi dari konsistensi menghadirkan informasi yang kredibel.
Maraknya penyalahgunaan KTA oleh oknum tak bertanggung jawab semakin menegaskan bahwa kartu tersebut bukan jaminan profesionalisme.
Ada yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi, bahkan mencoreng marwah profesi. Ini menjadi alarm bahwa identitas formal tanpa integritas hanyalah topeng.
Lebih jauh, karya jurnalistik memuat tanggung jawab moral yang besar. Setiap informasi yang dipublikasikan berdampak pada masyarakat. Karena itu, jurnalis dituntut menjunjung etika, verifikasi, dan independensi. Nilai-nilai ini tidak tercetak di KTA, melainkan tercermin dalam setiap karya.
Di era digital, klaim sebagai jurnalis semakin mudah—cukup menunjukkan KTA. Namun publik kini lebih kritis. Mereka mampu membedakan mana karya jurnalistik yang berlandaskan fakta dan mana yang sekadar opini tanpa pijakan. Ini menegaskan satu hal: kualitas karya tetap menjadi penentu.
Pada akhirnya, KTA hanyalah pelengkap. Identitas sejati seorang jurnalis terletak pada dedikasinya menghasilkan karya yang jujur, akurat, dan bermanfaat. Tanpa itu, KTA kehilangan maknanya.
