Kotabumi – Kompas1.id || Pemerintah Kabupaten Lampung Utara bersiap memperkuat layanan transportasi publik dengan menghadirkan angkutan perintis Bus Damri pada rute Panaragan Jaya–Stasiun Kotabumi. Program ini didukung dua unit bus yang merupakan bantuan langsung dari Pemerintah Pusat dan akan dimanfaatkan sebagai moda transportasi antarwilayah.
Sebagai langkah awal, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Dra. Dina Prawitarini, M.M., memimpin rapat mediasi pembahasan operasional layanan angkutan jalan perintis tersebut. Rapat digelar untuk memastikan kesiapan teknis serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan terkait.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Perhubungan Anom Sauni, S.H., M.M., Kasat Pol PP Basirun Ali, S.H., M.H., Ketua Organda Ali Ahmad, Ketua Koperasi Jasa Angkutan Umum Kotabumi Makmur Sejahtera Bambang Irawan, perwakilan Satlantas Polres Lampung Utara, serta jajaran perangkat daerah terkait.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam arahannya, Pj. Sekda menegaskan bahwa program ini memiliki nilai strategis bagi masyarakat karena membuka akses transportasi yang menghubungkan wilayah kabupaten di Provinsi Lampung. Ia menekankan pentingnya kolaborasi agar program berjalan tertib dan berkelanjutan.
“Program ini harus berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan. Kita ingin Lampung Utara dikenal sebagai daerah yang mampu mengelola program pusat secara profesional,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Lampung Utara menjelaskan bahwa pemilihan rute Panaragan Jaya–Kotabumi didasarkan pada masih terbatasnya angkutan umum di jalur tersebut. Jika mendapat dukungan penuh, layanan ini akan mulai beroperasi dengan skema uji coba selama dua bulan.
“Rencananya ada dua perjalanan setiap hari dengan jadwal keberangkatan pukul 07.00 WIB. Setelah dua bulan, akan dilakukan evaluasi untuk melihat efektivitas dan dampaknya bagi masyarakat,” jelas Anom Sauni.
Di sisi lain, Ketua Organda Lampung Utara menyatakan dukungannya terhadap program tersebut selama bertujuan meningkatkan pelayanan publik dan tidak menimbulkan gesekan dengan pelaku angkutan yang sudah ada.
“Selama ini untuk kepentingan masyarakat dan tidak mematikan mata pencaharian, kami mendukung penuh,” ujarnya.(Red)
