Bandung Barat, 30 April 2026 – Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, kembali menjadi sorotan publik usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bandung Barat, Rabu (29/4/2026). Tindakan tegas ini dilakukan menyusul viralnya keluhan warga terkait kesulitan mengurus dokumen kependudukan hingga munculnya dugaan praktik percaloan yang meresahkan masyarakat.
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail saat melakukan sidak dan menegur petugas di lokasi pelayanan.
Foto: Suasana sidak di mana Bupati Jeje mengecek langsung alur pelayanan dan berdialog dengan petugas serta warga.
Kronologi Viral
Kasus ini bermula ketika seorang warga bernama Siti Bariyah, asal Kecamatan Rongga, mengeluh kesulitan mengurus akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). Ia datang sejak pukul 10.00 WIB, namun setelah menunggu lama dan mendapatkan nomor antrean, saat gilirannya tiba, pelayanan justru dinyatakan sudah tutup.
Dalam kondisi kecewa di area parkir, Siti didatangi seseorang yang menawarkan jasa bantuan pengurusan dokumen. Akhirnya, ia menerima bantuan tersebut dan memberikan uang sebesar Rp100.000,00. Kisah ini kemudian viral di media sosial dan memancing kemarahan publik.
Bupati Turun Tangan
Merespons hal tersebut, Bupati Jeje langsung turun ke lapangan. Ia mengecek langsung kondisi pelayanan, mulai dari pintu masuk hingga loket Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Bupati juga mendengarkan langsung keluhan Siti dan menanyai petugas yang bertugas.
Dalam kesempatan itu, Jeje mengaku merasa malu dan kecewa dengan kondisi yang terjadi. Ia menegaskan tidak akan mentolerir adanya praktik percaloan yang memanfaatkan kesulitan warga.
“Saya heran, kenapa kalau pakai calo bisa lancar? Berarti ada akses tertentu. Saya tidak mau hal seperti ini terulang lagi. Pelayanan publik harus mudah, cepat, dan bebas calo,” tegas Bupati Jeje.
Ancam Pecat Oknum Terlibat
Bupati memberikan peringatan keras kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan petugas di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Ia menegaskan bahwa jika ditemukan bukti adanya oknum internal yang bekerja sama dengan calo, sanksi tegas akan diberikan, bahkan hingga pemecatan tidak hormat.
“Saya sudah instruksikan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan mendalam. Siapa pun yang terlibat, baik atasan maupun bawahan, akan kami tindak tegas. Tidak ada kompromi untuk hal yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Evaluasi Menyeluruh
Selain menindak oknum yang terlibat, Bupati Jeje juga memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tujuannya agar alur pelayanan menjadi lebih transparan, efisien, dan tidak memberi celah bagi praktik-praktik yang menyimpang.
Dengan langkah tegas ini, diharapkan praktik percaloan dapat diputus hingga ke akar dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah dapat kembali pulih*** Red
