TANGGAMUS – KOMPAS1.id || Pemerintah Kabupaten Tanggamus kembali menggelar rapat lanjutan untuk membahas persoalan kelangkaan solar bagi nelayan, setelah sebelumnya Dinas Perikanan telah memanggil perwakilan kelompok nelayan untuk menyerap langsung aspirasi di lapangan.
Rapat kali ini dipimpin oleh Asisten II Setdakab Tanggamus, Hendra Wijaya, dan melibatkan berbagai pihak lintas sektor, mulai dari Polres Tanggamus, pengelola SPBU, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung,Polairud hingga Dinas Koperindag di kantornya, Kamis, 30 April 2026.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang secara khusus membahas keluhan nelayan terkait sulitnya mendapatkan BBM subsidi, terutama solar untuk kebutuhan melaut.
Distribusi BBM Subsidi Lebih Terarah Hendra Wijaya menjelaskan, hasil rapat menyepakati bahwa penyaluran BBM subsidi akan diperkuat melalui sistem rekomendasi resmi dari dinas terkait, seperti perikanan, pertanian, dan perkebunan.
“BBM subsidi tetap melalui rekomendasi dinas terkait, baik pertalite maupun solar. Tujuannya agar nelayan dan petani bisa lebih cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam skema tersebut, SPBU Kota Agung akan menjadi salah satu pusat pelayanan utama, sekaligus menopang kebutuhan SPBN di kawasan pelabuhan yang memiliki konsumsi solar sekitar 3.000 liter per hari sementara kebutuhan Nelayan Kota Agung mencapai 7.000 liter per hari.
Sistem Barcode dan Pengawasan Diperketat Untuk memperkuat pengawasan, distribusi BBM subsidi ke depan akan menggunakan dokumen resmi berbasis barcode yang dikeluarkan oleh instansi berwenang. Setiap kelompok nelayan akan memiliki surat rekomendasi lengkap dengan identitas digital dan tanda tangan kepala dinas.
“Sudah ada empat lembar dokumen dengan barcode dan tanda tangan resmi. Ini untuk memastikan distribusi lebih tertib,” kata Hendra.
Libatkan Aparat dan Pertamina Rapat juga menegaskan keterlibatan PT Pertamina Patra Niaga dalam hal ini dihadiri Area Manager Lampung Alwan serta aparat penegak hukum (APH) dari Polres Tanggamus dalam pengawasan distribusi BBM subsidi. Seluruh stakeholder sepakat untuk memperketat pengawasan guna mencegah penyaluran yang tidak tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah membuka peluang penyesuaian kuota berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, khususnya bagi nelayan kecil di bawah 5 GT.
Evaluasi Rutin Dua Kali Setahun Sebagai bentuk pengawasan berkelanjutan, sistem penyaluran BBM subsidi di Kabupaten Tanggamus akan dievaluasi dua kali dalam setahun untuk memastikan efektivitas dan pemerataan distribusi.
“Harapannya nelayan kita bisa cepat mendapatkan BBM, segera melaut, dan aktivitas ekonomi kembali lancar,” tutup Hendra.(Akmaluddin)
