Jakarta, 29 April 2026 – Mari kita sejenak menundukkan kepala, bukan untuk mengheningkan cipta, melainkan untuk mengagumi keberanian luar biasa dari para pemilik warung makan dan restoran yang belakangan ini mendadak “naik kelas” menjadi kolektor pajak negara.
Di tengah euforia kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 persen berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), muncul fenomena menarik yang tersaji di meja makan masyarakat. Kini, bukan hanya sambal dan kecap yang tersedia, tetapi juga tambahan tagihan berupa PPN yang dipaksakan kepada pembeli. Sungguh sebuah dedikasi yang menyentuh hati, melihat warung siomay di pinggir jalan menjalankan tugas layaknya instansi perpajakan dengan penuh semangat. Namun sayangnya, langkah yang mereka tempuh ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan bisa dikatakan tidak tepat sasaran.
Pajak Restoran vs PPN: Sebuah Kesalahpahaman Besar
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bagi Anda yang merasa bingung ketika mendapatkan struk pembelian dari sebuah tempat makan yang memuat keterangan tambahan PPN sebesar 12 persen, mari kita luruskan hal ini dari sisi peraturan yang berlaku. Secara hukum, makanan dan minuman yang dijual di tempat makan apa pun, baik itu warung sederhana maupun restoran berskala besar, bukanlah objek pengenaan PPN.
Jenis pungutan yang seharusnya diberlakukan adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pajak Restoran, yang merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah. Perbedaannya sangat jelas dan mudah dipahami, bahkan bagi mereka yang lebih sering menghitung keuntungan usaha daripada membaca peraturan:
– Pajak Restoran dengan tarif maksimal 10 persen: Hasilnya masuk ke kas daerah, yang kemudian akan dipergunakan untuk pembangunan dan pelayanan di wilayah setempat, misalnya perbaikan jalan di sekitar tempat usaha.
– PPN dengan tarif 12 persen: Hasilnya masuk ke kas negara, untuk digunakan guna keperluan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional.
Mencantumkan pungutan sebesar 12 persen dengan nama PPN pada transaksi pembelian makanan dan minuman bukan hanya menandakan kurangnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan, tetapi juga bisa berarti mengambil uang dari kantong konsumen secara tidak sah. Pasalnya, jika tempat usaha tersebut tidak terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak, ke mana dana yang dipungut itu akan disetorkan? Apakah hanya berakhir di kantong pribadi pemilik usaha dengan dalih yang tidak jelas?
Antara Barang Mewah dan Makanan Sehari-hari
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024, penetapan tarif PPN sebesar 12 persen memang sah dan berlaku, namun ruang lingkupnya sudah ditentukan dengan tegas. Tarif ini dikenakan untuk barang-barang dan layanan yang tergolong mewah, seperti pesawat terbang pribadi, kapal pesiar, hingga tempat tinggal dengan nilai di atas 30 miliar rupiah.
Jadi, jika Anda dikenakan pungutan sebesar itu saat membeli makanan sederhana seperti siomay, seolah-olah penjual menganggap barang dagangannya memiliki nilai dan kedudukan yang setara dengan barang-barang mewah tersebut. Hal ini menunjukkan rasa percaya diri yang mungkin berlebihan, dan yang terpenting, beban biaya tersebut justru dibebankan kepada konsumen.
Pesan untuk Pelaku Usaha dan Masyarakat
Kepada para pelaku usaha yang masih keliru menerapkan ketentuan perpajakan, perlu diketahui bahwa mempelajari dan memahami peraturan yang ada tidak memerlukan biaya apa pun. Sebaliknya, melakukan pungutan yang tidak sesuai aturan dapat berakibat pada sanksi hukum yang nilainya jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang didapatkan. Tidak perlu ikut-ikutan menerapkan tarif baru jika memang hal itu bukan bagian dari kewajiban yang harus dijalankan.
Sementara itu, bagi masyarakat selaku konsumen, jadilah pihak yang cerdas dan teliti. Jika menemukan adanya pungutan yang tidak sesuai ketentuan dalam bukti transaksi pembelian, sampaikan hal tersebut kepada penjual dengan cara yang baik dan sopan. Pada akhirnya, kita berharap menikmati makanan dalam keadaan kenyang dan puas, bukan merasa dirugikan karena adanya pungutan yang tidak pada tempatnya.
Selamat menikmati makanan kesukaan Anda, dan jangan lupa untuk memeriksa kembali rincian biaya dalam bukti pembayaran, agar kenikmatan makan tidak terganggu oleh rasa keberatan akibat pungutan yang tidak benar.
Bob Hariawan
Kepala Biro Kota Bandung
