Melawi, Kalimantan Barat – Insiden yang terjadi di Kecamatan Sayan pada Jumat, 24 April 2026, menjadi sorotan tajam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) organisasi Projamin Kabupaten Melawi. Peristiwa yang ramai diberitakan di berbagai media massa dan sosial media ini dinilai harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Ketua DPC Projamin Melawi, Jumain, menyampaikan rasa prihatin mendalam atas kejadian tersebut. Menurutnya, peristiwa serupa tidak boleh terulang kembali karena dapat menimbulkan keresahan sosial serta mencoreng citra daerah.
“Peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi bersama. Kita berharap ke depan suasana di Melawi tetap aman, tertib, dan kondusif,” ujar Jumain dalam rilis yang diterima, Rabu (29/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan bahwa penegakan hukum memang mutlak diperlukan demi menjaga ketertiban dan keadilan. Namun, setiap tindakan tegas harus tetap dilaksanakan secara profesional, mengikuti prosedur yang benar, serta mempertimbangkan aspek kemanusiaan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Langkah hukum yang baik adalah langkah yang tegas namun tetap mengedepankan sisi kemanusiaan serta rasa keadilan,” tambahnya.
Soroti Masalah PETI
Selain menyoroti insiden di Sayan, DPC Projamin juga meminta pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap persoalan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang masih marak terjadi di sejumlah wilayah Melawi.
Jumain menilai, di tengah kondisi ekonomi yang sulit, aktivitas tersebut menjadi salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat kecil. Meski menyadari aktivitas ini berisiko dan ilegal, namun realitas di lapangan menunjukkan banyak keluarga yang bertahan hidup dari sektor ini.
“Realita di lapangan, banyak keluarga yang bertahan hidup dari sektor ini. Ini harus dilihat secara bijak dan menyeluruh. Namun demikian, kelestarian lingkungan hidup juga wajib dijaga demi masa depan generasi berikutnya,” jelasnya.
Oleh karena itu, penyelesaian masalah PETI tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kebijakan yang adil dan solusi nyata yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dengan pelestarian alam.
“Jangan hanya melihat satu sisi. Ekonomi masyarakat penting, tapi kelestarian lingkungan juga wajib dijaga,” tegasnya.
Ajak Semua Pihak Duduk Bersama
Untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut, DPC Projamin Melawi mendorong seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga pemangku kepentingan lainnya untuk duduk bersama mencari jalan keluar terbaik.
“Kita ingin keadilan benar-benar dirasakan semua lapisan masyarakat. Jangan sampai yang lemah terus tertekan, sementara yang kuat bebas berbuat semaunya,” tutup Jumain.
Jurnalis Didy
