Lampung,- KOMPAS1.id || 14 April 2026 – Dinamika internal Partai Persatuan Pembangunan kembali menghangat. Sebanyak tujuh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP di Provinsi Lampung menyatakan penolakan terhadap pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) yang dinilai belum tepat digelar di tengah belum tuntasnya konflik kepengurusan di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Tujuh DPC yang menyatakan sikap penolakan tersebut yakni DPC PPP Lampung Selatan, DPC PPP Kota Metro, DPC PPP Lampung Utara, DPC PPP Lampung Tengah, DPC PPP Tulang Bawang Barat, DPC PPP Lampung Barat, dan DPC PPP Pringsewu.
Penolakan itu muncul karena para pengurus DPC menilai pelaksanaan Muscab harus dilakukan dalam situasi organisasi yang kondusif, memiliki dasar hukum yang kuat, serta didukung kepengurusan DPP yang lengkap dan solid sesuai amanat AD/ART partai.
Menurut para ketua DPC, keputusan strategis organisasi, termasuk Muscab, wajib memiliki legitimasi penuh melalui surat keputusan resmi yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP agar sah secara organisatoris maupun hukum.
Mereka menilai, selama konflik internal di DPP belum selesai dan struktur kepengurusan pusat belum sepenuhnya tuntas, pelaksanaan Muscab di daerah berpotensi menimbulkan persoalan baru dan mengganggu stabilitas konsolidasi partai di tingkat cabang.
Sikap ini juga merupakan bentuk kehati-hatian politik organisasi agar proses regenerasi dan restrukturisasi kepengurusan di daerah berjalan dalam suasana yang sehat, demokratis, dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.
Para ketua DPC PPP Lampung menegaskan bahwa pada prinsipnya mereka tidak menolak agenda Muscab sebagai bagian dari konsolidasi partai, namun meminta agar pelaksanaannya ditunda hingga konflik internal di DPP selesai dan kepengurusan pusat berjalan secara kolektif dan solid.
Mereka berharap DPP PPP dapat segera menyelesaikan persoalan internal agar agenda konsolidasi partai dari tingkat pusat hingga daerah dapat berjalan sesuai mekanisme organisasi dan memperkuat soliditas partai menjelang agenda politik ke depan.
(Ang)
