Gerakan Aksi Moral Mahasiswa (GAMMA) Kabupaten Lebak secara resmi melayangkan surat permohonan audiensi kepada Inspektorat Kabupaten Lebak, sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) Perwakilan Provinsi Banten.
Langkah ini diambil menyusul adanya temuan kelebihan pembayaran pada sejumlah pekerjaan fisik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak. GAMMA menilai, temuan tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan indikasi lemahnya pengawasan dan berpotensi merugikan keuangan daerah.
Sekretaris GAMMA Ade Pahrul, menyampaikan bahwa audiensi ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan dan transparansi atas langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Inspektorat dalam menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
“Kami ingin memastikan bahwa temuan BPK tidak berhenti di atas kertas. Harus ada langkah konkret, transparan, dan terukur dari Inspektorat dalam mendorong pengembalian kelebihan bayar serta penegakan akuntabilitas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab,” tegasnya.
GAMMA juga menyoroti pentingnya peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki kewenangan strategis dalam melakukan audit lanjutan, verifikasi teknis, serta memberikan rekomendasi sanksi apabila ditemukan adanya pelanggaran.
Lebih lanjut, GAMMA menegaskan bahwa pengembalian kerugian daerah tidak serta-merta menghapus potensi pelanggaran hukum, terutama apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan, rekayasa pekerjaan, maupun praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Oleh karena itu, kami akan terus mengawal proses ini hingga tuntas. Jika ditemukan adanya indikasi kuat penyimpangan, maka tidak menutup kemungkinan kami akan mendorong penanganan lebih lanjut ke aparat penegak hukum,” lanjutnya.
( Reporter Aris Prastio)
