Kab, Bandung. Kompas. 1.Id.
Kunjungan kerja menteri Perumahan Kawasana dan Permukiman ( PKP ) Maruara Sirait dan Anggota Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal beserta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta Bupati Bandung Dadang Supriatna untuk meninjau pelaksanaan BSPS, sekaligus menyampaikan target peningkatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS ). kegiatan dipusatkan di Desa Banyusari Katapang, Senin ( 13/4/26).
DPR RI, berkoordinasi dan menggandeng Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang bertujuan merenovasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kolaborasi ini mencakup pengusulan lokasi prioritas BSPS oleh Komisi DPR RI untuk seluruh provinsi, percepatan verifikasi mulai awal 2026, dan prioritas pada daerah tertinggal sesuai arahan Bappenas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Ketua DPR RI, Ahmad Syamsulrijal mulai melaksanakan Groundbreaking
aktif memperjuangkan alokasi BSPS, termasuk 1000 unit bedah rumah untuk rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Bandung pada tahun anggaran 2026.
Kami akan segera melakukan ground breaking untuk pembangunan dan perbaikan 1.200 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung,” ujar Cucun di hadapan para peserta kegiatan.
Program BSPS menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya perbaikan rumah, diharapkan masyarakat dapat tinggal di lingkungan yang lebih sehat dan nyaman,
BSPS mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat, khususnya RTLH, melalui bantuan stimulan Rp20 juta per unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Peluncuran nasional ini menandai komitmen pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto, didukung Menteri PKP Maruarar Sirait yang menyebutnya sebagai “program mulia” untuk warga kurang mampu
Program ini mendapat apresiasi luas karena langsung meningkatkan kualitas hidup ribuan keluarga, Secara keseluruhan, BSPS 2026 merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengatasi RTLH dengan target ambisius, di mana DPR RI berperan sebagai pendukung kuat melalui perjuangan alokasi daerah, meskipun peluncuran resmi dari Kementerian PKP.
Lebih lanjut, Cucun menegaskan bahwa DPR RI akan terus mengawal berbagai program unggulan dari Kementerian PKP agar dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Program BSPS sendiri tidak hanya berfokus pada bantuan material, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan atau perbaikan rumah secara swadaya. Dengan demikian, selain meningkatkan kualitas hunian, program ini juga memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat.
Dhany
