​DEDI MULYADI MENAMPAR LOGIKA BUMN: “Yang Buntung Dipikul Negara, Yang Untung Dinikmati Siapa?”

Kompas1.id
​JAKARTA 12 April 2026 – Sebuah pernyataan Dedi Mulyadi kembali viral dan memicu perdebatan hangat di ruang publik. Dengan nada bicara yang tegas dan penuh tekanan emosional, tokoh yang dikenal vokal ini memberikan kritik tajam terhadap pola manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Daerah (BUMD) yang dianggapnya keluar dari jalur logika ekonomi yang sehat.

​Kritik tersebut bukan sekadar retorika politik, melainkan sebuah kegelisahan mendalam mengenai nasib aset bangsa yang justru sering kali berakhir menjadi beban bagi kas negara.
​Paradoks Pengelolaan Aset Negara
​Dedi Mulyadi menyoroti sebuah fenomena.

“ajaib” namun tragis yang sering terjadi di Indonesia: negara seolah-olah menjadi penampung kegagalan. Ia menekankan bahwa dalam banyak kasus, sektor-sektor yang memiliki potensi keuntungan besar sering kali dilepaskan atau dikelola dengan cara yang tidak transparan, sementara sektor yang sudah jelas merugi justru dipaksakan untuk dikelola oleh negara.
​”Jangan sampai yang buntung dikelola negara, sementara yang untung dikasih ke orang lain,” ujar Dedi

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

dalam kutipan yang menjadi sorotan utama.
​Argumen ini menyentil kebijakan penyuntikan dana atau Penyertaan Modal Negara (PMN) yang terus-menerus mengalir ke perusahaan yang tidak kunjung sehat. Alih-alih memberikan deviden bagi kesejahteraan rakyat, perusahaan-perusahaan ini justru menjadi “lubang hitam” yang menyedot APBN.
​Kritik Terhadap Kompetensi dan

“Kebodohan” Birokrasi
​Salah satu momen paling menonjol dalam narasi tersebut adalah ketika Dedi dengan lantang menyebut adanya “kebodohan yang luar biasa” dalam sistem birokrasi pengelolaan ekonomi. Ia menyoroti bagaimana keputusan diambil tanpa perhitungan matang, yang akhirnya berujung pada tumpukan utang.
​Dedi menekankan bahwa masalah utama sering kali terletak pada personil. Konsep “The Right Man on the Right Place” tampak hanya menjadi slogan tanpa realisasi. Penempatan jabatan berdasarkan kedekatan politik atau balas budi, menurutnya, adalah akar dari hancurnya profesionalisme di tubuh BUMN/BUMD.
​Beban Utang: Warisan untuk Generasi Mendatang.

​Yang paling mengkhawatirkan dari salah urus ini adalah dampaknya terhadap struktur utang negara. Dedi mengingatkan bahwa setiap rupiah utang yang diambil untuk menambal kebocoran manajemen hari ini, akan menjadi beban berat bagi anak cucu di masa depan.
​Logika sederhana yang ia tawarkan adalah: jika sebuah perusahaan terus-menerus rugi dan harus disubsidi tanpa ada perbaikan model bisnis, maka pengelola tersebut telah gagal secara moral dan intelektual.
Sebuah Panggilan untuk Transformasi
​Narasi yang dilemparkan Dedi Mulyadi adalah cermin retak dari wajah pengelolaan aset kita.

​Audit Total: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas PMN.
​Profesionalisme Murni: Menjauhkan intervensi politik dari kursi direksi BUMN/BUMD.
​Transparansi Publik: Masyarakat berhak tahu mengapa aset yang seharusnya menguntungkan justru terus-menerus mencatatkan raport merah.
​Pesan tegas dari Dedi tersebut sangat jelas: mengelola negara tidak bisa hanya dengan “kepintaran” di atas kertas, tapi harus dibarengi dengan logika ekonomi yang jujur dan keberpihakan penuh pada kepentingan rakyat. Jika tidak, kita hanya sedang mewariskan tumpukan utang dalam bungkus “pembangunan”.
​Bob Hariawan. Kabiro kota Bandun