Jakarta, – KOMPAS1.id || 12 April 2026 – Dedi Mulyadi kembali memantik perdebatan publik. Dengan gaya lugas tanpa basa-basi, ia melontarkan kritik keras terhadap tata kelola BUMN dan BUMD yang dinilai menyimpang dari logika ekonomi sehat.
Pernyataan ini bukan sekadar manuver politik. Ini adalah kegelisahan atas arah pengelolaan aset negara yang, alih-alih menjadi sumber kesejahteraan, justru kerap berubah menjadi beban fiskal.
Negara Menjadi Penanggung Gagal Dedi menyoroti ironi yang berulang: negara hadir sebagai “penampung kerugian”. Sektor yang menjanjikan keuntungan kerap lepas ke tangan lain, sementara unit yang sudah jelas merugi justru dipertahankan dalam pelukan negara.
“Jangan sampai yang buntung dikelola negara, sementara yang untung dikasih ke orang lain.”
Kritik ini menohok langsung pada praktik Penyertaan Modal Negara (PMN) yang terus mengalir ke perusahaan sakit tanpa perbaikan fundamental. Alih-alih menyumbang deviden, entitas tersebut berubah menjadi lubang serapan anggaran.
Birokrasi Tanpa Akal Sehat Nada kritik Dedi memuncak saat ia menyinggung kualitas pengambilan keputusan. Ia menyebut adanya kegagalan berpikir yang sistemik—keputusan ekonomi yang dibuat tanpa kalkulasi matang, berujung pada utang yang menumpuk.
Akar persoalan, menurutnya, bukan sekadar sistem, tetapi orang di dalamnya. Prinsip “the right man on the right place” hanya menjadi jargon. Penempatan berbasis kedekatan politik menggantikan meritokrasi, menggerus profesionalisme dari dalam.
Utang Hari Ini, Beban Esok Hari Dampak paling serius dari salah kelola ini adalah akumulasi utang. Setiap suntikan dana untuk menutup kegagalan hari ini adalah tagihan yang akan dibayar generasi berikutnya.
Logikanya sederhana: jika perusahaan terus merugi tanpa perbaikan model bisnis, maka yang gagal bukan hanya sistem—tetapi juga integritas pengelolanya.
Saatnya Berbenah Total Pernyataan Dedi adalah alarm keras bagi pengelolaan aset negara. Beberapa langkah yang tak lagi bisa ditunda:
Audit Total: Evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas PMN.
Profesionalisme Tanpa Kompromi: Sterilkan jabatan strategis dari intervensi politik.
Transparansi Penuh: Publik berhak tahu ke mana arah dan hasil pengelolaan aset negara.
Penutup: Antara Logika dan Kepentingan
Pesan Dedi jelas: mengelola negara bukan soal kecerdasan di atas kertas, melainkan keberanian berpihak pada logika dan kepentingan rakyat.
Jika pola ini terus dipertahankan, maka yang kita wariskan bukan kemajuan—melainkan utang yang dibungkus narasi pembangunan.
