Wagub Kalbar Tantang Dedi Mulyadi: “Kalau Bisa Bangun Kalbar dengan Rp6 Triliun, Saya Cium Lututnya”

Berita, Daerah20 Dilihat

KOMPAS1.id || Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, melontarkan pernyataan menantang kepada Dedi Mulyadi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Sintang, Kamis (9/4/2026).

Dalam pernyataannya, Krisantus secara terbuka menantang Dedi untuk membuktikan kemampuan membangun Kalimantan Barat dengan keterbatasan anggaran daerah.

banner 336x280

“Silakan saja kalau mau, suruh Dedi Mulyadi jadi Gubernur Kalbar. Tapi bangun Kalbar pakai APBD Rp6 triliun. Kalau dia bisa, saya cium lututnya,” tegasnya.

Pernyataan keras itu muncul sebagai respons atas video viral di TikTok yang menampilkan keluhan warga terkait kondisi jalan rusak di Kalimantan Barat.

Dalam video tersebut, seorang anak bahkan membandingkan kinerja gubernur setempat dengan Dedi Mulyadi.

Menanggapi hal itu, Krisantus menilai perbandingan tersebut tidak relevan dan berpotensi menyesatkan publik.

Ia menegaskan adanya perbedaan fundamental antara Jawa Barat dan Kalimantan Barat, terutama dari sisi luas wilayah dan kapasitas anggaran.

Jawa Barat, kata dia, memiliki luas sekitar 43 ribu kilometer persegi dengan APBD mencapai Rp31 triliun.

Sementara Kalimantan Barat jauh lebih luas, sekitar 171 ribu kilometer persegi, namun hanya ditopang anggaran Rp6 triliun.

“Semakin luas wilayah, semakin besar biaya pembangunan. Jalan lebih panjang, jaringan listrik lebih luas. Jangan sampai masyarakat gagal paham,” ujarnya.

Ia juga menyoroti tekanan anggaran daerah yang semakin terbatas akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.

Meski begitu, pemerintah provinsi, lanjutnya, tetap berupaya mempercepat perbaikan infrastruktur, termasuk di wilayah Sintang.

Terkait jalan rusak di kawasan Bedayan yang sempat viral, Krisantus memastikan penanganan sudah berjalan.

Alat berat telah diturunkan untuk mempercepat perbaikan di lapangan.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa pembangunan daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi juga kabupaten dan kota.

“Ketidakberhasilan kabupaten/kota juga merupakan ketidakberhasilan pemerintah provinsi,” katanya.

Pernyataan ini pun langsung menyebar luas di media sosial dan memicu beragam reaksi publik.

 

Sumber: viva co.id

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *