KOMPAS1.id || Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menggelar inspeksi mendadak ke Pemerintah Kota Bandar Lampung pada Jumat (10/4). Sidak ini bertujuan menilai langsung pelaksanaan transformasi budaya kerja aparatur sipil negara, khususnya penerapan sistem kerja fleksibel berbasis lokasi atau work from home (WFH).
Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, turut mendampingi dalam kunjungan yang berlangsung tanpa pemberitahuan sebelumnya itu.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800 tentang transformasi budaya kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam arahan tegasnya, Wiyagus menyampaikan bahwa seluruh kepala daerah diwajibkan mengadopsi skema kerja kombinasi—work from office (WFO) dan WFH—untuk mendorong efisiensi birokrasi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
“Saya ditugaskan Bapak Menteri untuk memastikan kebijakan ini berjalan. Monitoring dan evaluasinya harus nyata, bukan hanya laporan di atas kertas,” ujarnya.
Wiyagus mengapresiasi kesiapan Pemkot Bandar Lampung dalam menjaga stabilitas layanan publik meski sebagian ASN bekerja dari rumah. Ia menyebut Mal Pelayanan Publik sebagai contoh baik, karena seluruh loket tetap beroperasi normal tanpa pengurangan layanan.
“Tidak ada layanan yang dikurangi. Masyarakat tetap terlayani dengan baik,” tegasnya.
Ia menambahkan, sektor-sektor yang menyangkut keselamatan warga—mulai dari layanan kesehatan, pemadam kebakaran hingga unit kedaruratan—tetap beroperasi penuh dan tidak boleh terdampak oleh kebijakan kerja fleksibel.
Menurut Wamen, penerapan WFH bukan sekadar memberikan fleksibilitas bagi ASN, tetapi merupakan bagian dari transformasi besar yang tengah didorong pemerintah pusat.
Fokus kebijakan ini mencakup peningkatan efisiensi kerja ASN, optimalisasi pelayanan publik, serta percepatan digitalisasi pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Transformasi ini tidak bisa ditunda. Kita harus mempercepat adaptasinya,” tegas Wiyagus.
Ke depan, pemerintah pusat akan melakukan evaluasi berkala, termasuk menilai dampak penghematan energi dan penggunaan aset daerah seperti kendaraan dinas.
Dari hasil sidak tersebut, Bandar Lampung dinilai cukup siap menjadi salah satu daerah percontohan penerapan sistem kerja fleksibel bagi pemerintah daerah.
Wali Kota Eva Dwiana mengakui bahwa sidak tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan. Meski begitu, ia menilai kunjungan Wamendagri sebagai momentum penting untuk mengevaluasi kinerja jajarannya.
“Alhamdulillah, ini menjadi bahan evaluasi besar untuk kami. Terima kasih kepada Pak Wamen atas perhatiannya,” ujarnya.
Saat ini, Pemkot Bandar Lampung menerapkan WFH kepada sekitar 20 persen ASN. Namun jumlah itu akan ditingkatkan secara bertahap.
“Minggu depan akan kami evaluasi kembali. Target kami, penerapannya bisa mencapai 50 persen sesuai arahan pemerintah pusat,” kata Eva menutup.
Sumber / dok tim.(JMI)
Editor wep / Kompas1.id
