Kompas1.id Sulawesi Utara —
Minut, Bitung. Gelombang desakan publik terhadap pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia kian menguat. Jendral Polis Drs, Listyo Sigit Prabowo diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh hingga mutasi terhadap jajaran di daerah, khususnya Kapolres Minahasa Utara dan Kapolres Bitung beserta Kasat Reskrim.
Desakan ini muncul menyusul belum adanya tindakan tegas terhadap dugaan aktivitas gudang solar di Kema 1 Jaga 8 (Minahasa Utara) serta di Kelurahan Sagrat, Kecamatan Matuari, Kota Bitung. Kedua lokasi tersebut disebut-sebut milik pihak yang dikenal sebagai “bigbos” Frenli dan Renaldi.
Publik mempertanyakan kinerja aparat di wilayah hukum masing-masing karena hingga kini belum terlihat langkah konkret seperti pemasangan police line maupun penindakan hukum yang jelas. Kondisi ini memunculkan persepsi kuat adanya pembiaran terhadap aktivitas yang diduga melanggar hukum.
“Jika Kapolres dan Kasat Reskrim tidak mampu bertindak, maka Kapolri harus segera evaluasi dan lakukan mutasi. Penegakan hukum tidak boleh mandek di lapangan,” demikian suara keras yang berkembang di tengah masyarakat.
Dugaan penimbunan dan distribusi ilegal BBM bersubsidi seperti solar bukan persoalan sepele. Selain merugikan negara, praktik ini juga berdampak langsung pada kelangkaan BBM bagi nelayan dan masyarakat kecil.
Secara hukum, penyalahgunaan BBM subsidi dapat dijerat dengan ketentuan pidana dalam UU Migas serta aturan turunannya, dengan ancaman pidana penjara dan denda yang berat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk bertindak cepat, transparan, dan tanpa tebang pilih.
Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari Mabes Polri: apakah akan ada tindakan nyata berupa evaluasi dan mutasi, atau justru dugaan ini kembali menguap tanpa kejelasan?
Pesan publik tegas: jika hukum tidak ditegakkan di daerah, maka pimpinan pusat wajib turun tangan. Tidak boleh ada ruang bagi praktik ilegal yang merugikan rakyat.
(Noval).
