Aceh Singkil kompas1.id
Suasana di gedung DPRK Aceh Singkil mendadak tegang pada Rabu (08/04/2026). Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai camat meluapkan kekecewaannya secara terbuka sesaat sebelum rapat paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun anggaran 2026 dimulai.
Camat Kuala Baru, Mansurdin, SE, menjadi sorotan saat teriakan lantangnya menggema di tangga kantor dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Aceh Singkil, yang berlokasi di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara.
Dengan nada tinggi, ia mendesak agar para anggota legislatif menggunakan hati nurani dan segera mengesahkan anggaran tersebut.
“Saya pastikan, jika hingga malam ini APBK tidak disahkan, Kantor Camat Kuala Baru mulai Kamis (09/04) akan saya tutup.
Kami akan melakukan aksi mogok karena sudah sangat menderita akibat keterlambatan ini,” tegas Mansurdin di hadapan para pengunjung dan awak media.
Aksi protes ini tidak dilakukan sendiri. Mansurdin didampingi oleh Camat Singkil, Khairuddin, SE, yang menyatakan sikap serupa.
Khairuddin memperingatkan bahwa dampak dari belum disahkannya APBK 2026 akan melumpuhkan sektor-sektor vital pelayanan publik di wilayahnya.
“Jika APBK tidak disahkan, bukan hanya kantor camat, tapi Puskesmas, Disdukcapil, serta instansi pelayanan lainnya akan berhenti beraktivitas.
Tidak akan ada kegiatan tanpa kepastian anggaran,” ujar Khairuddin dengan nada kecewa.
Keresahan para camat ini dipicu oleh dampak domino keterlambatan anggaran yang mulai mengganggu operasional rutin kantor hingga pembayaran honorarium tenaga kontrak.
Aksi protes yang berlangsung satu jam sebelum sidang paripurna ini menjadi simbol puncak frustrasi birokrasi tingkat kecamatan terhadap dinamika politik di DPRK.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat dan para abdi negara masih menunggu kepastian dari dalam ruang sidang terkait nasib anggaran Kabupaten Aceh Singkil untuk tahun 2026.
Reporter Sabri
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
