Kompas1.id
Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia mulai menerapkan kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN) bersepeda ke kantor sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran dan penghematan bahan bakar minyak (BBM), sekaligus mendorong pola hidup sehat dan ramah lingkungan.
Di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, kebijakan “Bike to Work” resmi diberlakukan mulai 30 Maret 2026 melalui surat edaran bupati. ASN yang berdomisili dengan jarak kurang dari 7 kilometer dari kantor diwajibkan menggunakan sepeda. Langkah ini diambil untuk menekan belanja operasional daerah, termasuk konsumsi BBM dan perjalanan dinas, yang selanjutnya dialihkan untuk program kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan serupa juga diterapkan di Kabupaten Bangkalan, Madura, melalui gerakan “Jumat Bersepeda”. ASN diwajibkan menggunakan sepeda setiap hari Jumat sebagai langkah antisipasi terhadap potensi krisis energi global dan kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah daerah menekankan pentingnya peran ASN sebagai pelopor gaya hidup berkelanjutan.
Di Kota Malang dan Kota Mojokerto, ASN juga diarahkan menggunakan sepeda atau transportasi umum setiap hari Jumat. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada penghematan energi, tetapi juga bertujuan membentuk kebiasaan hidup sehat di lingkungan pemerintahan.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah turut merencanakan gerakan bersepeda bersama bagi ASN dan pejabat daerah sebagai bagian dari kampanye efisiensi energi. Imbauan serupa juga muncul di sejumlah daerah lain seperti Banyuwangi, Sumenep, dan Bogor, yang mendorong ASN untuk berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum.
Secara umum, kebijakan ini menunjukkan tren baru di berbagai daerah dalam merespons tekanan ekonomi dan isu lingkungan. ASN tidak hanya dituntut menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjadi contoh dalam perubahan perilaku menuju pola hidup yang lebih hemat energi dan berkelanjutan.***
