Kompas 1.id Tobelo,
12 Maret 2026 — Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) Devid Marthin, menilai satu tahun pemerintahan daerah perlu dilihat secara objektif dengan menggunakan indikator pembangunan serta data keuangan daerah yang tersedia.
Menurut Devit, sebagai organisasi kepemudaan, KNPI memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan evaluasi yang jujur dan berbasis data, sekaligus memberikan apresiasi terhadap capaian positif yang telah dilakukan pemerintah daerah.
“Kami tetap memberikan apresiasi terhadap beberapa langkah positif pemerintah daerah, seperti upaya penyelesaian persoalan pembayaran BPJS kesehatan masyarakat serta keberhasilan mendorong ekspor produk tepung kelapa dari Halmahera Utara ke pasar internasional. Ini menunjukkan bahwa daerah kita memiliki potensi ekonomi yang cukup besar jika dikelola secara konsisten,” ujar Tokoh Muda yang Populer di Kaum Muda Halut dengan sebutan “Ketum DM” ini.
Lanjut Devid, Namun di sisi lain, KNPI menilai sejumlah indikator pembangunan daerah menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
Ekonomi Halmahera Utara Mengalami Tekanan pada 2025. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik, perekonomian Halmahera Utara pada Triwulan II tahun 2025 mengalami kontraksi sekitar –6,03 persen secara tahunan (year-on-year). Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah pada tahun pertama pemerintahan berjalan belum menunjukkan percepatan yang signifikan.
“
Data ini harus menjadi perhatian serius karena menunjukkan bahwa perekonomian daerah masih menghadapi tekanan dan belum menunjukkan akselerasi yang kuat,” kata Devid.
Kondisi ini berbeda dengan pertumbuhan ekonomi provinsi Maluku Utara yang justru melonjak sangat tinggi pada tahun 2025, bahkan mencapai lebih dari 30 persen, didorong oleh sektor industri pengolahan dan pertambangan nikel.
Beberapa kabupaten bahkan mencatat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, seperti: Halmahera Timur sekitar 70 persen, Halmahera Tengah sekitar 60 persen, Halmahera Selatan sekitar 23 persen.
Sementara itu, Halmahera Utara justru mengalami perlambatan ekonomi. “Ini menunjukkan bahwa di tengah booming ekonomi Maluku Utara, Halmahera Utara belum mampu memanfaatkan momentum pertumbuhan tersebut secara maksimal,” jelasnya.
Lanjut Ketum KNPI, Kinerja PAD Masih Rendah sehingga Devid juga menyoroti kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih belum optimal.
“Berdasarkan data APBD yang dipaparkan pemerintah daerah: Realisasi PAD 2024 Rp119,64 miliar dan Target PAD 2025: Rp145,40 miliar, Realisasi PAD pada tahun 2025 (unaudit): Rp75,50 miliar. Artinya, realisasi PAD baru mencapai sekitar 51,9 persen dari target.
Jika dirinci lebih jauh dari Pajak Daerah: target Rp42,16 miliar, realisasi Rp31,80 miliar, Retribusi Daerah: target Rp4,88 miliar, realisasi sekitar Rp150 juta atau sekitar 3 persen dari target, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah: target Rp2 miliar, realisasi Rp1,86 miliar, Lain-lain PAD yang sah: target Rp96,35 miliar, realisasi Rp41,68 miliar
“Angka ini menunjukkan bahwa potensi pendapatan daerah belum dikelola secara maksimal. Bahkan sektor retribusi daerah realisasinya hanya sekitar tiga persen dari target,” kata Devid.
Pemda Halut juga masih mengalami Ketergantungan Tinggi pada Dana Transfer Pusat
“Data APBD juga menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan daerah Halmahera Utara masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Pada tahun 2025: Pendapatan transfer: sekitar Rp775,10 miliar
– Pendapatan Asli Daerah: sekitar Rp75,50 miliar
Artinya, lebih dari 90 persen struktur pendapatan daerah masih bergantung pada transfer pemerintah pusat.
“Ini menunjukkan struktur fiskal daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Daerah yang kuat seharusnya mampu meningkatkan PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan,” ujarnya.
Persoalan Desa dan Pembangunan Ekonomi, Selain indikator ekonomi dan fiskal, KNPI juga menyoroti persoalan di tingkat desa, termasuk tunggakan penghasilan tetap (Siltap) kepala desa dan perangkat desa yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
“Desa adalah ujung tombak pemerintahan. Ketika hak aparatur desa masih tertunda pembayarannya, tentu pelayanan kepada masyarakat juga bisa terganggu,” kata Devid.
Ia juga menilai narasi hilirisasi yang sering disampaikan dalam pembangunan daerah belum memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat Halmahera Utara.
“Lonjakan ekonomi Maluku Utara lebih banyak berasal dari kawasan industri nikel di wilayah lain. Tantangan pemerintah daerah adalah bagaimana menciptakan pusat-pusat ekonomi baru melalui investasi dan pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan industri pengolahan,” jelasnya.
KNPI berharap, Sebagai organisasi kepemudaan, KNPI Halmahera Utara menegaskan bahwa evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah harus dilakukan secara objektif dan konstruktif.
“Kami mengapresiasi capaian yang sudah ada, tetapi kita juga harus jujur melihat bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar Halmahera Utara tidak tertinggal di tengah pertumbuhan ekonomi Maluku Utara,” tegas Devid.
Ia berharap evaluasi satu tahun pemerintahan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat arah pembangunan daerah ke depan.
“Kritik yang kami sampaikan adalah bentuk tanggung jawab moral pemuda agar pembangunan daerah benar-benar berbasis data, kerja nyata, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
(N/DJ)
