Bandung Kompas1.id
Dalam rangka mendorong percepatan penanggulangan tuberkulosis (TBC), khususnya di wilayah dengan angka kasus tinggi seperti di Jawa Barat, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus melakukan kunjungan kerja dan menghadiri pertemuan penguatan komitmen percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Bandung.
Pertemuan tersebut mengusung tema “Penguatan Komitmen dan Aksi Nyata dalam Upaya Percepatan Eliminasi TBC” mengambil tempat di Gedung Mohamad Toha, Komplek Pemkab Bandung, Soreang, Selasa (10/3/2026)
Menurut Wamendagri Wiyagus, penanganan TBC merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tuberculosis ini salah satu penyakit yang boleh dikatakan endemik dan memang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Ditambahkan Wiyagus, keberhasilan penanggulangan TBC sangat ditentukan oleh keseriusan daerah dalam memperkuat perencanaan, penganggaran, serta koordinasi lintas sektor.
“Kami minta kepala daerah tidak memandang isu TBC sebagai persoalan kesehatan semata,, tetapi ini sebagai tantangan pembangunan yang menyangkut kualitas hidup masyarakat,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi data kasus TBC di daerah. Hendaknya pemerintah daerah jangan menutupi angka kasus yang sebenarnya, karena keterbukaan data justru menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi penanganan yang efektif.
Wiyagus menegaskan bahwa pemerintah jangan malu untuk mengekspos data yang sesungguhnya, sekalipun angkanya besar. Justru dari situ kita bisa menentukan strategi yang tepat untuk penanganannya,” tegasnya.
Selain itu, Wiyagus menyoroti bahwa upaya percepatan eliminasi TBC membutuhkan kolaborasi hingga level paling bawah di pemerintahan. Peran camat, kepala desa, hingga kader kesehatan di masyarakat dinilai sangat strategis dalam menjangkau warga yang berisiko atau terpapar penyakit tersebut.
Ia mengingatkan bahwa penyebaran TBC erat kaitannya dengan berbagai persoalan sosial seperti kepadatan hunian, ventilasi rumah yang tidak memadai, kemiskinan, hingga sanitasi lingkungan yang buruk.
Wiyagus menilai pendekatan penanganan TBC harus dilakukan secara terpadu melalui kerja sama lintas sektor, mulai dari sektor kesehatan, perumahan, hingga pemberdayaan masyarakat.
“Penanganan TBC ini bukan hanya tugas sektor kesehatan, tetapi membutuhkan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan agar penanganannya benar-benar efektif,” ungkapnya.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb, serta sejumlah pejabat kementerian dan pemerintah daerah.
Diharapkan dengan adanya penguatan komitmen tersebut, langkah percepatan eliminasi TBC di daerah dapat berjalan lebih terarah, sehingga angka kasus dapat ditekan dan kualitas kesehatan masyarakat terus meningkat sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusia nasional.*** (Ic)
