PROYEK GEDUNG MBG ACEH SINGKIL JADI SOROTAN: DIDUGA TABRAK ATURAN PBG DAN STANDAR NASIONAL ‎

Admin KD - Penulis

Kamis, 5 Maret 2026 - 00:17 WIB

URL berhasil dicopy

‎Aceh Singkil kompas1.id –

4 Maret 2026-Pelaksanaan pembangunan gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Aceh Singkil memicu tanda tanya besar terkait kepatuhan regulasi. Berdasarkan pantauan lapangan, aktivitas pembangunan tersebut diduga kuat belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan disinyalir belum memenuhi standar operasional yang diwajibkan oleh Pemerintah Pusat.
‎
‎Meskipun Kemendagri telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk memberikan jalur prioritas, pembangunan di Aceh Singkil diduga justru mengabaikan prosedur legalitas tersebut. Padahal, sesuai aturan Badan Gizi Nasional (BGN), setiap gedung operasional wajib memiliki izin PBG dan standar kebersihan yang ketat untuk menjamin keamanan pangan.
‎
‎Beberapa poin krusial yang menjadi landasan dugaan ketidakpatuhan ini meliputi:
‎
‎– Status Izin PBG: Pembangunan fisik terus berjalan, namun diduga belum memiliki dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sah.
‎
‎– Legalitas Mitra: Muncul dugaan ketidaklengkapan dokumen legalitas (NIB, NPWP, Akta) serta Surat Penunjukan resmi dari BGN bagi pelaksana proyek.
‎
‎– Kualifikasi Personel: Terdapat dugaan bahwa petugas gizi yang akan ditempatkan belum seluruhnya memiliki sertifikasi kompetensi sesuai standar nasional.
‎
‎Sangat disayangkan apabila program nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak bangsa ini diduga dimulai dengan cara-cara yang menabrak aturan daerah. Jika aspek legalitas dan sanitasi diabaikan sejak tahap pembangunan, maka integritas program MBG di Aceh Singkil patut dipertanyakan.
‎
‎“Jangan sampai proyek ini hanya mengejar formalitas fisik, sementara keamanan pangan dan kepatuhan hukum diletakkan di nomor sekian,” tulis Redaksi dalam catatan investigasinya.
‎
‎Hingga berita ini ditayangkan, pihak pengelola proyek MBG maupun instansi terkait di Aceh Singkil belum memberikan penjelasan resmi. untuk memberikan Hak Jawab atau klarifikasi guna memastikan keberimbangan informasi sesuai amanat Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
‎
‎Reporter Sabri